India Tangguhkan Perjanjian Air Sungai Indus, Krisis Air Ancam Pakistan.
Jakarta – India dikabarkan telah menangguhkan Perjanjian Air Sungai Indus (Indus Waters Treaty) yang telah berlangsung sejak tahun 1960. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran serius akan dampaknya terhadap sektor pertanian dan keberlanjutan hidup jutaan orang di Pakistan, yang bergantung pada aliran air dari sungai yang menjadi sumber kehidupan utama negara tersebut.
Di tengah terik matahari dan Sungai Indus yang semakin menyusut, seorang petani di Provinsi Sindh, Pakistan, Homla Thakhur, mengungkapkan kekhawatirannya akan masa depan pertanian di daerahnya.
“Jika mereka menghentikan aliran air, semuanya akan berubah menjadi gurun Thar, seluruh negeri ini akan terancam,” ujar Thakhur dalam pernyataan yang dilansir oleh Reuters pada Minggu (27/4/2025). “Kami akan mati kelaparan,” tambahnya dengan nada cemas.
Melansir CNBCIndonesia.com, kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh lebih dari 15 petani lainnya, serta sejumlah ahli yang menyoroti penurunan signifikan curah hujan dalam beberapa tahun terakhir. Penangguhan perjanjian ini terjadi pasca serangan militan di wilayah Kashmir yang menewaskan 26 orang, di mana India menuduh kelompok asal Pakistan terlibat. Islamabad membantah tuduhan tersebut, namun memperingatkan bahwa penghentian aliran air ini akan dianggap sebagai “tindakan perang”.
Meski India tidak dapat langsung menghentikan aliran air karena adanya keterbatasan infrastruktur yang diatur dalam perjanjian, pejabat India mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan mendatang, negara tersebut berpotensi mulai mengalihkan aliran air untuk kebutuhan pertanian domestik. Ini akan dilakukan melalui pembangunan kanal dan bendungan yang diperkirakan memerlukan waktu 4 hingga 7 tahun untuk diselesaikan.
“Tak akan ada setetes pun air dari Sungai Indus yang akan mencapai Pakistan,” tegas Menteri Sumber Daya Air India, Chandrakant Raghunath Paatil, dalam cuitan di platform X.
Lebih jauh lagi, India berencana untuk berhenti berbagi data hidrologi, menghentikan pemberian peringatan banjir, serta tidak lagi berpartisipasi dalam pertemuan tahunan Komisi Tetap Indus. Langkah ini berpotensi membuat Pakistan tidak memiliki informasi yang cukup terkait pergerakan dan volume aliran sungai, yang mempersulit upaya perencanaan dan mitigasi bencana.
“Tanpa informasi yang memadai, Pakistan tidak akan mampu merencanakan langkah-langkah preventif,” ujar Kushvinder Vohra, mantan Kepala Komisi Air India sekaligus mantan Komisioner Indus.
Ancaman krisis air ini tidak hanya akan mengguncang sektor pertanian Pakistan, yang mengandalkan Sungai Indus dan anak-anak sungainya untuk mengairi lebih dari 16 juta hektare lahan, namun juga berpotensi merusak ekonomi negara tersebut. Sekitar 80% dari total pertanian Pakistan, yang melayani lebih dari 240 juta jiwa, sangat bergantung pada pasokan air dari sungai ini. Selain itu, kekurangan air diperkirakan akan mempengaruhi pembangkit listrik serta kebutuhan pokok lainnya, seperti ketahanan pangan.
Vaqar Ahmed, seorang ekonom di Oxford Policy Management, menilai bahwa Pakistan selama ini meremehkan potensi ancaman terkait air yang dapat dimanfaatkan India. “Meskipun India belum memiliki infrastruktur untuk menghentikan aliran air sepenuhnya, terutama saat musim banjir, momen ini sangat krusial bagi Pakistan untuk memperbaiki inefisiensi di sektor pengelolaan airnya,” jelasnya.
Dengan lebih dari separuh tanah pertanian Pakistan yang bergantung pada aliran air dari Sungai Indus, gangguan terhadap sumber daya vital ini diprediksi akan berdampak luas pada kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Pakistan, yang sedang menghadapi krisis air yang semakin memburuk.
Komentar