“Ini merupakan amanah besar bagi kami. Kami siap berkontribusi aktif dalam memperkuat kerja sama antar kota, mendorong penyusunan kebijakan regional yang responsif, dan memastikan suara kota-kota di wilayah ini terdengar di tingkat nasional,” ujar Sayuti Abubakar
Bukit Tinggi – Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, SH, MH, menghadiri Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I APEKSI 2025 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung sejak 28 April hingga 1 Mei 2025 dan diikuti oleh 24 wali kota se-Sumatra.
Dalam forum ini, Sayuti Abubakar terpilih sebagai Wakil Ketua II Komisariat Wilayah I APEKSI periode 2025–2028. Ia akan mendampingi Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sebagai Ketua, serta Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal (Wali Kota Banda Aceh) sebagai Wakil Ketua I, dan Yota Balad (Wali Kota Pariaman) sebagai Wakil Ketua III.
“Ini merupakan amanah besar bagi kami. Kami siap berkontribusi aktif dalam memperkuat kerja sama antar kota, mendorong penyusunan kebijakan regional yang responsif, dan memastikan suara kota-kota di wilayah ini terdengar di tingkat nasional,” ujar Sayuti Abubakar usai pengukuhan.
Sayuti juga menyebut keterlibatan Lhokseumawe dalam kepemimpinan APEKSI Wilayah I sebagai bentuk komitmen memperkuat posisi daerah dalam pembangunan kawasan barat Indonesia. Ia menyoroti tantangan seperti ketimpangan pembangunan dan perlunya integrasi layanan digital di kota-kota Sumatra.
Muskomwil I dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bimo Arya, di Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi. Dalam sambutannya, Bimo menekankan pentingnya forum ini sebagai sarana menyusun agenda bersama antara pusat dan daerah.
“Kita ingin pembangunan tidak hanya cepat, tapi juga merata dan inklusif,” tegasnya.
Wali Kota Lhokseumawe hadir bersama jajaran Pemko, seperti Asisten I Setdako, Plt. Kadis DPMPTSP dan Naker, Kadis Perindagkop, Kadis LHK, Kadis Kominfo, serta beberapa camat dan kepala bagian.
Muskomwil APEKSI Wilayah I menjadi forum strategis yang memperkuat sinergi antar kota serta memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
