“Kolaborasi dengan KPK adalah bentuk nyata dari sinergi pusat dan daerah dalam menutup celah korupsi dan membangun sistem yang akuntabel. Dengan komitmen kolektif, pemberantasan korupsi dapat kita lakukan secara efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Jakarta – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi dengan berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah Wilayah I. Acara ini digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2025).
Rapat ini merupakan bagian dari program Koordinasi dan Supervisi Direktorat Wilayah I KPK yang berlangsung sejak 28 April hingga 22 Mei 2024. Kegiatan melibatkan seluruh pemerintah daerah dari tujuh provinsi di Sumatera, termasuk Aceh.
BACA JUGA : Wagub Aceh Lobi Investor UEA
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., menegaskan bahwa Pemerintah Aceh mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi dan siap bersinergi dengan KPK dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami menyadari bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Pemerintah Aceh tidak akan tinggal diam,” tegas Fadhlullah dalam sambutannya.
Sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Aceh di antaranya:
Penguatan sistem pengawasan internal dan whistleblower
Optimalisasi kanal pengaduan publik SP4N-LAPOR!
Peningkatan kualitas pengelolaan MCP (Monitoring Centre for Prevention)
Digitalisasi e-planning, e-budgeting, dan e-procurement
Pengembangan Desa Anti Korupsi sebagai gerakan dari akar rumput
Target capaian MCP tahun ini pun cukup ambisius, yakni 95,89 persen. Hal ini disebut sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas.
“Kolaborasi dengan KPK adalah bentuk nyata dari sinergi pusat dan daerah dalam menutup celah korupsi dan membangun sistem yang akuntabel. Dengan komitmen kolektif, pemberantasan korupsi dapat kita lakukan secara efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri pimpinan KPK, kepala daerah, serta perwakilan lembaga pengawasan dari seluruh wilayah Sumatera I. Dari Aceh, hadir pula Ketua dan Wakil Ketua DPRA, Plt. Sekda, Inspektur Aceh, Plt. Kepala Bappeda, Kepala BPKA, serta bupati/wali kota dan unsur DPRK dari berbagai kabupaten/kota.
