“Transformasi digital adalah keharusan. Lhokseumawe harus berbenah dan mempersiapkan fondasi yang kuat untuk menjadi kota cerdas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sayuti usai pertemuan.
Jakarta — Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, SH, MH, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Senin (5/5/2025). Ia bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil), Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, di Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Dirjen tersebut membahas strategi pengembangan smart city dan kota inovasi di Lhokseumawe. Ini merupakan bagian dari upaya serius Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan sistem pelayanan publik berbasis digital.
BACA JUGA : Wali Kota Lhokseumawe Temui Wamenkomdigi, Bahas Kolaborasi Digital Menuju Smart City
“Transformasi digital adalah keharusan. Lhokseumawe harus berbenah dan mempersiapkan fondasi yang kuat untuk menjadi kota cerdas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sayuti usai pertemuan.
Saat ini, Pemko Lhokseumawe tengah menjalankan program unggulan bertajuk Digitalisasi Pelayanan Publik, yang dirancang untuk menciptakan layanan yang cepat, efisien, transparan, dan berbasis teknologi informasi.
Dr. Safrizal ZA menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan dukungan penuh Kemendagri. Ia menegaskan pentingnya sinergi pusat-daerah dalam mempercepat transformasi digital di tingkat lokal. “Pembangunan smart city tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi, infrastruktur digital yang kuat, serta pemanfaatan data yang optimal dalam pengambilan kebijakan,” tegasnya.
Pembahasan juga meliputi strategi penguatan layanan publik berbasis aplikasi, pengelolaan kota dengan sistem digital, serta penciptaan ekosistem inovatif yang berkelanjutan.
Sebagai informasi tambahan, pada 16 April lalu, WaliKota Sayuti juga bertemu dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) RI, Nezar Patria, untuk membahas pengembangan smart city. Dukungan dari dua kementerian ini mengindikasikan komitmen kuat Lhokseumawe dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan modern dan adaptif.
