Pancasila Jadi Penuntun Masa Depan Bangsa, Pemerintah Aceh Tegaskan Komitmen Ideologis.
Banda Aceh — Pemerintah Aceh menegaskan kembali komitmennya dalam menjadikan Pancasila sebagai fondasi utama dalam pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Aceh, M. Nasir, saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor Gubernur Aceh, Minggu (1/6/2025) pagi.
Dalam upacara tersebut, M. Nasir membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Ia menyampaikan bahwa Pancasila bukan sekadar warisan historis atau rumusan normatif, melainkan pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang menyatukan keberagaman Indonesia.
“Hari Lahir Pancasila adalah momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan. Dari sila pertama hingga kelima, Pancasila menjadi bintang penuntun mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat,” kata Plt Sekda Aceh, M. Nasir,
Menurutnya, Pancasila merupakan rumah besar bagi seluruh warga negara, yang mampu menyatukan lebih dari 270 juta jiwa dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, lanjutnya, harus senantiasa dihidupi dalam praktik keseharian, bukan hanya dalam tataran wacana.
Dalam konteks pembangunan nasional, M. Nasir menekankan pentingnya Asta Cita — delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045 — yang salah satu fondasinya adalah penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
“Kemajuan tanpa pijakan ideologis akan mudah rapuh. Kemajuan teknologi tanpa nilai-nilai Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi,” ujarnya.
Pancasila dalam Kehidupan Nyata
M. Nasir juga menyoroti tantangan ideologis di era digital, termasuk penyebaran ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan disinformasi. Karena itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara menyeluruh — mulai dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang digital.
Di bidang pendidikan, ia mendorong penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini dalam praktik kehidupan, bukan sekadar teori di ruang kelas. Sekolah dan perguruan tinggi, tegasnya, harus mencetak generasi cerdas secara intelektual dan tangguh secara karakter.
Dalam birokrasi dan pemerintahan, Pancasila harus menjadi roh dalam pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat. Di sektor ekonomi, ia menekankan pentingnya keberpihakan terhadap UMKM dan ekonomi kerakyatan demi mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat sila kelima.
Adapun di ruang digital, M. Nasir mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan media sosial sebagai ruang berbasis etika dan nilai, bukan tempat tumbuhnya hoaks dan ujaran kebencian.
BPIP dan Tanggung Jawab Kolektif
Lebih lanjut, Plt Sekda menyampaikan bahwa BPIP terus berupaya menghadirkan program strategis pembinaan ideologi — mulai dari penguatan kurikulum Pancasila, pelatihan bagi ASN, hingga kolaborasi lintas sektor demi mengarusutamakan Pancasila dalam semua lapisan masyarakat.
“Tugas ini bukan milik pemerintah saja. Seluruh elemen bangsa, dari pusat hingga daerah, memiliki tanggung jawab yang sama dalam membumikan nilai-nilai Pancasila,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila harus menjadi momen reflektif sekaligus aksi kolektif untuk menanamkan nilai luhur bangsa dalam setiap kebijakan dan perilaku publik.
“Kita semua ingin Indonesia yang maju secara teknologi dan mulia secara moral, sejahtera dalam keadilan, dan dihormati dunia bukan karena kekuatan ekonominya semata, melainkan karena keluhuran budinya,” tutup M. Nasir.
Upacara Hari Lahir Pancasila tersebut dihadiri para kepala SKPA, ASN Pemerintah Aceh, dan tamu undangan dari berbagai unsur.
