Pulau di Singkil kembali ke pangkuan Aceh, Mualem disambut meriah setibanya di Bandara Sultan Iskandar Muda.
Banda Aceh — Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, mendapat sambutan hangat dari masyarakat saat tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Rabu (18/6/2025), usai pertemuan penting di Jakarta yang menetapkan empat pulau sengketa sebagai bagian dari wilayah Aceh.
Setibanya di bandara, Mualem disambut secara adat dengan pengalungan kopiah meuketop oleh Ketua Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Banda Aceh, Teungku Abdul Aziz. Ia juga menerima peusijuek—tradisi khas Aceh sebagai simbol doa dan restu dari masyarakat.
Turut mendampingi Mualem sejumlah tokoh dan pejabat daerah, antara lain Bupati Aceh Barat Tarmizi, Wali Kota Subulussalam M. Rasyid Bancin, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat. Hadir pula mantan anggota DPRA, Teungku Yunus dan Abi Lampisang, sebagai bentuk dukungan atas langkah diplomasi yang telah ditempuh Pemerintah Aceh.
Dalam konferensi pers usai kedatangannya, Mualem menyampaikan kabar baik mengenai hasil pertemuan bersama Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Sumatera Utara di Istana Kepresidenan. Ia menyatakan bahwa keempat pulau yang sebelumnya disengketakan kini secara resmi kembali menjadi bagian dari Aceh.
“Dengan komitmen bersama Bapak Presiden dan Mendagri, telah diputuskan bahwa keempat pulau tersebut kembali kepada kita, kepada Aceh,” ujar Mualem.
Ia menegaskan bahwa keputusan ini merupakan buah dari perjuangan panjang serta doa dan dukungan masyarakat Aceh, termasuk para ulama.
“Alhamdulillah, yang kita perjuangkan selama ini sudah kita raih. Sudah ada tandatangan resmi. Tidak ada lagi perdebatan. Pulau itu milik Aceh,” ucapnya.
Mualem menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, serta seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian persoalan batas wilayah secara adil dan bermartabat.
Terkait pengelolaan keempat pulau—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—yang berada di perairan Aceh Singkil, Mualem menyatakan bahwa Pemerintah Aceh akan segera mengoptimalkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.
“Mulai dari migas, rumput laut, hingga kelapa, semua akan kita kelola untuk rakyat Aceh,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pengelolaan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Mualem menolak opsi tersebut.
“Tidak. Itu hak kita. Pulau itu milik Aceh. Sekarang banyak pihak yang tertarik, termasuk dari Timur Tengah,” katanya sambil tersenyum.
Polemik terkait status empat pulau ini mencuat setelah adanya tumpang tindih peta administratif antara Aceh dan Sumatera Utara, menyusul pengalihan data wilayah oleh Kementerian Dalam Negeri. Kondisi ini sempat memicu keresahan publik dan potensi ketegangan antardaerah.
Namun, melalui proses mediasi dan penelaahan dokumen, termasuk peta topografi tahun 1978 yang digunakan sejak 1992, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menetapkan bahwa keempat pulau tersebut sah berada di bawah administrasi Pemerintah Aceh.
“Berdasarkan dokumen dan peta yang valid, keempat pulau itu secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Aceh,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Keputusan ini diapresiasi luas sebagai bentuk keadilan administratif sekaligus pengakuan atas identitas historis Aceh. Mualem berharap, hasil ini menjadi momentum untuk menjaga kerukunan dan persatuan antardaerah.
“Semoga tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari Aceh maupun Sumatera Utara. Yang penting, pulau-pulau ini tetap dalam bingkai NKRI. Itu impian kita bersama. Mari kita jaga perdamaian dan semangat bertetangga,” tutur Mualem.
Ia pun menutup pernyataannya dengan ucapan terima kasih yang ditujukan kepada Presiden dan seluruh elemen yang telah berperan.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden, Mendagri, dan semua pihak. Semoga ke depan tidak ada lagi persoalan. Kita jaga Aceh, kita jaga Sumut, dan kita jaga Indonesia,” pungkasnya.
