Bangkok Memanas, Ratusan Warga Desak PM Paetongtarn Mundur Akibat Sengketa Perbatasan.
Jakarta – Ketegangan politik Thailand kembali mencuat setelah ratusan warga turun ke jalan di pusat kota Bangkok, Sabtu (28/6/2025), menuntut Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra mengundurkan diri. Aksi protes besar-besaran ini mencerminkan kemarahan publik atas sengketa perbatasan yang kian memanas dengan Kamboja, serta dinamika internal yang mengguncang stabilitas pemerintah.
Demonstrasi yang dipusatkan di kawasan Victory Monument itu dipimpin kelompok United Force of the Land, aliansi aktivis nasionalis yang sejak lama dikenal kritis terhadap pemerintahan yang berakar dari dinasti politik Shinawatra.
Aksi ini menjadi yang terbesar sejak PM Thailand Paetongtarn dan Partai Pheu Thai berkuasa pada 2023. Posisi politik perdana menteri berumur 38 tahun itu kini terancam, seiring kian rapuhnya koalisi pemerintahan dan munculnya kemungkinan mosi tidak percaya di parlemen dalam waktu dekat.
Krisis kian meruncing setelah rekaman percakapan Paetongtarn dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik. Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn terdengar berusaha menyenangkan Hun Sen, sembari mengkritik kalangan militer Thailand—sebuah manuver yang memicu kemarahan keras dari kubu konservatif dan militer.
Akibatnya, Partai Bhumjaithai, salah satu pilar utama koalisi, menarik dukungan. Kini, Paetongtarn hanya menguasai mayoritas tipis di parlemen, dan diprediksi bakal menghadapi ujian politik berat saat sidang parlemen dibuka kembali minggu depan.
Tak hanya itu, Paetongtarn juga tengah berada dalam radar penyelidikan Mahkamah Konstitusi dan lembaga antikorupsi nasional. Jika terbukti melanggar hukum, ia bisa diberhentikan dari jabatannya secara permanen.
Di tengah tekanan yang meningkat, Paetongtarn tetap bersikap tenang. “Itu hak rakyat untuk menyampaikan pendapat. Saya tidak akan membalas,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Hun Sen yang sebelumnya dikenal sebagai sekutu keluarga Shinawatra, justru melancarkan kritik tajam terhadap Paetongtarn lewat pidato publik yang disiarkan secara luas di televisi nasional Kamboja.
Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa perbatasan melalui jalur diplomasi, seraya menyebut pidato Hun Sen sebagai tindakan yang “tidak biasa”.
Kondisi politik Thailand kini berada di titik krusial. Ketidakpastian terhadap nasib Paetongtarn dan arah koalisi pemerintahan dapat menjadi penentu masa depan stabilitas politik negeri Gajah Putih itu.
