Aceh Besar Studi Tiru SPBE ke Sumedang, Dorong Transformasi Digital Pemerintahan.
Kota Jantho — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkab Aceh Besar melakukan studi tiru ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang dikenal sebagai salah satu daerah pelopor implementasi SPBE di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (2/7/2025).
Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, menegaskan bahwa penerapan SPBE yang optimal akan meningkatkan efisiensi birokrasi serta menjamin keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“SPBE yang baik akan menjamin program berjalan secara terukur dan tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat. Jika kita ingin meningkatkan kinerja dan pendapatan daerah, kita harus memulai dari tata kelola yang efisien,” ujar Muharram di sela kunjungan.
Menurutnya, keberhasilan Kabupaten Sumedang dalam membangun sistem pemerintahan digital menjadi contoh nyata bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
“Sumedang telah membuktikan bahwa tata kelola digital mampu membawa perubahan. Kita datang untuk belajar dan menyesuaikan praktik terbaik itu dengan konteks Aceh Besar,” tambahnya.
Muharram juga menegaskan bahwa SPBE adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif berbasis teknologi informasi.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Aceh Besar, Khairul Huda, S.I.Kom., M.M., menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah awal menuju kolaborasi antardaerah dalam penguatan sistem digital pemerintahan.
“Pemilihan Kabupaten Sumedang bukan tanpa alasan. Tahun 2024, indeks SPBE Sumedang mencapai 4,51 dengan predikat ‘memuaskan’. Ini menjadi tolok ukur yang ingin kami pelajari untuk kemudian diterapkan secara kontekstual di Aceh Besar,” ujar Khairul.
Ia menambahkan bahwa fokus awal kerja sama ini adalah adopsi aplikasi e-Office yang mencakup layanan persuratan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, kependudukan, hingga pelayanan lainnya. Selain itu, Pemkab Aceh Besar juga berencana mengimplementasikan e-SAKIP sebagai alat bantu untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.
“Kami ingin agar pelayanan publik di Aceh Besar bisa lebih cepat, mudah, luas jangkauannya, nyaman, dan aman. Digitalisasi bukan sekadar alat, tapi fondasi pelayanan masa depan,” tegas Khairul.
Melalui studi tiru ini, Pemkab Aceh Besar berharap dapat mempercepat transformasi digital pemerintahan demi terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (ADV)
