Mualem Temui Fraksi Gerindra DPR RI, Bangun Poros Politik Nasional untuk Aceh.
Jakarta — Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa (Mualem) mulai mengonsolidasikan kekuatan politik di tingkat nasional dengan menemui Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Jumat (4/7/2025). Pertemuan ini dipandang sebagai langkah strategis membangun poros dukungan politik pusat-daerah dalam memperjuangkan sejumlah agenda penting Aceh, termasuk revisi UUPA dan penguatan Dana Otonomi Khusus.
Bertempat di ruang Fraksi Gerindra, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Mualem disambut Ketua Fraksi Gerindra Budisatrio Djiwandono dan anggota DPR RI asal Aceh, TA Khalid. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh yang juga tokoh sentral Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu memaparkan sederet tuntutan strategis yang membutuhkan dukungan politik dari partai penguasa.
Salah satu isu sentral yang dibawa Mualem adalah rencana revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ia menilai, sejumlah pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan situasi politik, ekonomi, dan hukum saat ini.
“Revisi UUPA adalah bagian dari ikhtiar kita menjaga ruh MoU Helsinki dan memperkuat otonomi Aceh dalam bingkai NKRI,” kata Mualem.
Mualem juga secara terbuka meminta agar alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) ditingkatkan menjadi 2,5 persen dari DAU nasional dan diberlakukan permanen, tanpa batas waktu.
“Dana Otsus adalah komitmen pasca-damai. Tanpa keberpihakan fiskal pusat, pembangunan Aceh pasca-konflik akan terhambat. Ini juga ujian bagi keberlanjutan agenda rekonsiliasi nasional,” ujarnya.
Di luar isu kebijakan, pertemuan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Mualem, yang kini menjabat Gubernur Aceh, mulai membangun kembali jejaring politiknya di tingkat pusat. Apalagi, sebagai pendiri Partai Aceh yang kini menjalin koalisi dengan Gerindra, langkah Mualem ini sekaligus mempertegas posisinya dalam orbit kekuasaan nasional di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
Permintaan lain yang disampaikan adalah dukungan agar pengelolaan Lapangan Blang Padang dikembalikan kepada Masjid Raya Baiturrahman, serta usulan hibah aset negara di kawasan KEK Arun Lhokseumawe kepada Pemerintah Aceh untuk meningkatkan PAD dan investasi daerah.
“Kami percaya Fraksi Gerindra punya komitmen kuat memperjuangkan keadilan fiskal dan aspirasi daerah. Aceh bagian dari perjuangan nasional yang harus mendapat tempat setara,” ujar Mualem.
Pengamat politik melihat pertemuan ini sebagai bagian dari konsolidasi Mualem dalam memperkuat legitimasi dan pengaruhnya, baik secara administratif sebagai gubernur, maupun politis sebagai figur sentral eks kombatan yang kini masuk ke dalam lingkar kekuasaan nasional.
Turut hadir mendampingi Gubernur dalam pertemuan itu, Pelaksana Tugas Sekda Aceh M. Nasir, dan Ketua DPR Aceh, Zulfadli.
