Lebih dari 30 Wamen Kabinet Prabowo Merangkap Komisaris BUMN.
Jakarta — Sebanyak 30 wakil menteri (wamen) dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaannya. Jumlah tersebut melebihi separuh dari total 56 wamen yang telah dilantik.
Fenomena rangkap jabatan ini kembali memantik perdebatan publik, mengingat isu serupa sempat mencuat dalam pemerintahan sebelumnya dan bahkan pernah menjadi materi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kala itu, pemohon menilai keberadaan wamen sarat kepentingan politik, berpotensi menambah beban anggaran negara, dan bertentangan dengan prinsip efisiensi birokrasi.
Namun, dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XXI/2019, Mahkamah menyatakan bahwa pengangkatan wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden yang sah secara konstitusional. Jabatan tersebut, menurut MK, dapat diangkat atas dasar kebutuhan dan beban kerja kementerian.
Tidak Ada Larangan Eksplisit
Secara normatif, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas melarang seorang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, termasuk sebagai komisaris atau direksi perusahaan negara maupun swasta. Namun, aturan tersebut tidak secara spesifik menyebut larangan serupa bagi wakil menteri.
Sementara itu, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 mengatur bahwa pengangkatan komisaris pada anak usaha BUMN harus mempertimbangkan aspek profesionalitas, integritas, dan bebas dari konflik kepentingan. Namun demikian, regulasi tersebut juga tidak memuat larangan eksplisit terhadap rangkap jabatan oleh wakil menteri.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa secara hukum, rangkap jabatan oleh wamen tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
“Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80 Tahun 2019, tidak ada pernyataan bahwa wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan,” ujar Hasan, dikutip dari CNN Indonesia, Jum’at (11/7/2025).
Ia menambahkan bahwa meskipun terdapat catatan dalam pertimbangan putusan MK mengenai potensi larangan, hal itu tidak bersifat mengikat karena tidak tercantum dalam amar putusan.
Daftar 30 Wamen Rangkap Komisaris
Berikut daftar lengkap 30 wakil menteri Kabinet Merah Putih yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN atau anak usahanya:
- Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Wamen Pertanian)
- Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Wamen Ketenagakerjaan)
- Giring Ganesha – Komisaris PT GMF Aero Asia Tbk (Wamen Kebudayaan)
- Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tbk (Wamen Komunikasi dan Digital)
- Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk (Wamen ATR/BPN)
- Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk (Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan)
- Fahri Hamzah – Komisaris PT BTN Tbk (Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman)
- Suahasil Nazara – Komisaris PT PLN (Wamen Keuangan)
- Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Wamen BUMN)
- Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT BRI Tbk (Wamen BUMN)
- Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT BRI Tbk (Wamen UMKM)
- Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Wamen PUPR)
- Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri Tbk (Wamen ESDM)
- Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Wamen Kelautan dan Perikanan)
- Suntana – Komisaris Utama PT Pelindo (Wamen Perhubungan)
- Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika (Wamen Kesehatan)
- Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana (Wamen Pertahanan)
- Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia Tbk (Wamen P2MI/BP2MI)
- Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telkomsel (Wamen Lingkungan Hidup)
- Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telkomsel (Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal)
- Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah (Wamen Perdagangan)
- Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Wamen Investasi dan Hilirisasi)
- Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga)
- Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga Tbk (Wamen Sekretariat Negara)
- Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk (Wamen Komunikasi dan Digital)
- Veronica Tan – Komisaris PT Citilink Indonesia (Wamen PPPA)
- Taufik Hidayat – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (Wamen Pemuda dan Olahraga)
- Arif Havas Oegroseno – Komisaris PT Pertamina International Shipping (Wamen Luar Negeri)
- Stella Christie – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)
Ferry Juliantono – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga (Wamen Koperasi)
