Gubernur Aceh Sampaikan Tanggapan atas Pandangan Banggar Terkait Pertanggungjawaban APBA 2024.
Banda Aceh — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (30/7/2025) sore dengan agenda penyampaian jawaban dan tanggapan Gubernur Aceh terhadap pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRA atas Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung di Gedung Utama DPRA itu dipimpin Wakil Ketua DPRA, Salihin, S.H., dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, Pimpinan dan Anggota DPRA, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh mewakili Gubernur Aceh, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala instansi vertikal, dan tamu undangan lainnya.
Dalam pengantarnya, Salihin menyampaikan bahwa tanggapan Gubernur diharapkan dapat menjawab berbagai catatan, usulan, dan saran yang telah disampaikan oleh Banggar pada sidang sebelumnya. Ia juga menambahkan, apabila masih terdapat hal-hal yang perlu pendalaman, pembahasan akan dilanjutkan dalam agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi yang dijadwalkan pada Kamis (31/7) pukul 10.00 WIB.
Mewakili Gubernur Aceh, Plt. Sekda M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada DPRA atas masukan yang konstruktif dalam rangka penguatan tata kelola keuangan daerah. Ia menjabarkan capaian realisasi APBA 2024, antara lain:
- Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp11,39 triliun atau 101,18 persen dari target;
- Belanja daerah mencapai Rp9,45 triliun atau 96,36 persen;
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp530,26 miliar.
Pemerintah Aceh juga memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah dan tengah dilakukan, di antaranya penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA), serta peningkatan efektivitas program prioritas di sektor pembangunan, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pelaksanaan syariat Islam.
Selain itu, Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus Aceh melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
Rapat paripurna ditutup secara resmi oleh Wakil Ketua DPRA yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kelancaran dan partisipasi aktif dalam jalannya sidang.
