Dalam pertemuan di Cikeas, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dukungan penuh terhadap revisi UUPA dan siap mendampingi Pemerintah Aceh serta civitas akademika menghadap Presiden demi penguatan perdamaian dan pembangunan Aceh.
Jakarta – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar dan perwakilan civitas akademika Aceh bertemu Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025).
Pertemuan itu membahas percepatan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang telah berjalan selama dua dekade. Agenda ini sekaligus menjadi refleksi 20 tahun perdamaian Aceh pasca-penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 2005.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, SBY menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Aceh, masyarakat, dan kalangan akademisi untuk mendorong revisi UUPA. Ia menegaskan kesiapannya untuk mendampingi rombongan Aceh bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia guna membahas agenda strategis ini secara resmi.
“Saya mendukung penuh proses revisi UUPA dan siap membantu agar Pemerintah Aceh bersama civitas akademika dapat bertemu langsung dengan Presiden. Ini penting agar penyempurnaan regulasi sejalan dengan semangat perdamaian dan kesejahteraan rakyat Aceh,” ujar SBY.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas komitmen SBY yang selama ini konsisten memperjuangkan kepentingan Aceh. “Dukungan dan pendampingan dari Bapak SBY sangat berarti. Kami akan segera menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk mempercepat proses ini,” katanya.
Wali Nanggroe Malik Mahmud menambahkan, revisi UUPA bukan semata urusan politik, tetapi juga berkaitan erat dengan kesinambungan pembangunan, tata kelola pemerintahan yang efektif, dan penguatan perdamaian di Aceh.
Pertemuan ini dinilai sebagai langkah awal yang penting untuk memastikan agenda revisi UUPA berjalan dengan dukungan luas, termasuk dari tokoh nasional seperti SBY yang memiliki peran sentral dalam proses perdamaian Aceh.
Dengan dukungan politik dan moral dari berbagai pihak, Pemerintah Aceh berharap pembahasan revisi UUPA dapat dipercepat, sehingga regulasi yang lahir mampu menjawab tantangan masa depan Aceh sekaligus menjaga warisan perdamaian yang telah terjalin selama dua dekade terakhir.
