Anggota DPR Aceh, Hj. Salmawati, mendesak manajemen RSUD Cut Meutia segera memperbaiki fasilitas dan meningkatkan pengawasan setelah kasus viral pasien tidur di kasur penuh belatung.
Banda Aceh — Anggota DPR Aceh dari Dapil Aceh Utara dan Lhokseumawe, Hj. Salmawati atau akrab disapa Bunda Salma, menyoroti keras kasus kasur belatung RSUD Cut Meutia yang viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan seorang pasien terpaksa berbaring di atas kasur dengan kondisi tidak layak, hingga memicu keprihatinan publik.
Menurut Bunda Salma, peristiwa ini tidak hanya mencoreng citra pelayanan kesehatan di Aceh, tetapi juga melukai rasa kemanusiaan masyarakat. Ia mendesak manajemen rumah sakit segera mengambil langkah konkret. “Manajemen harus segera melakukan evaluasi menyeluruh. Kasus kasur belatung RSUD Cut Meutia tidak boleh terulang lagi. Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang harus menjadi prioritas nomor satu,” tegasnya di Banda Aceh, Jumat (3/10/2025).
Politisi perempuan yang akrab dengan sapaan Bunda Salma itu menekankan pentingnya kepekaan pihak rumah sakit terhadap pasien. Menurutnya, fasilitas yang tidak layak dapat menambah penderitaan masyarakat. “Sayang sekali kalau pasien harus mengeluh akibat kondisi seperti ini. Apalagi sampai ada kasus kasur penuh belatung. Itu jauh dari standar kemanusiaan,” ujarnya dengan nada prihatin.
Ia juga menegaskan, rumah sakit semestinya menjadi ruang yang memberikan rasa aman, nyaman, dan harapan sembuh bagi masyarakat. “Rumah sakit adalah tempat mencari kesembuhan, bukan menambah penderitaan,” ucapnya.
Bunda Salma kemudian meminta agar Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selaku penanggung jawab RSUD Cut Meutia bersama manajemen rumah sakit bergerak cepat memperbaiki fasilitas, meningkatkan pengawasan, dan memastikan pelayanan sesuai standar. “Ini harus menjadi alarm bersama agar layanan kesehatan di Aceh semakin baik, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan,” tuturnya.
Kasus ini, lanjutnya, menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk menempatkan pelayanan kesehatan sebagai sektor prioritas. Ia menilai, pengawasan yang lemah berpotensi melahirkan kelalaian fatal yang pada akhirnya merugikan masyarakat kecil.
“Tidak boleh ada lagi warga yang diperlakukan tidak manusiawi. Semua pasien berhak mendapatkan fasilitas layak, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan ekonomi. Kesehatan adalah hak dasar warga negara,” pungkasnya.
