Sekda Aceh M. Nasir menekankan percepatan realisasi anggaran dan peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan menjelang akhir tahun anggaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan pentingnya percepatan serapan anggaran dan peningkatan kinerja lapangan di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh menjelang akhir tahun anggaran 2025. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Distanbun Aceh, Senin (13/10/2025), serta dalam pertemuan internal bersama jajaran dinas tersebut.
Dalam arahannya, Sekda menekankan bahwa percepatan realisasi anggaran merupakan indikator utama kinerja Pemerintah Aceh. Berdasarkan data per 13 Oktober 2025, tingkat serapan keuangan Distanbun dinilai masih rendah dan perlu segera dipacu.
“Serapan anggaran harus dikejar dengan langkah cepat, terukur, dan tepat sasaran. Jangan menunggu akhir tahun baru dikerjakan. Semua kegiatan yang sudah siap bayar segera diselesaikan,” ujar M. Nasir.
Ia menambahkan, percepatan realisasi tidak boleh mengorbankan mutu pelaksanaan program. Menurutnya, percepatan yang baik adalah percepatan yang menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar angka di laporan.
“Yang kita kejar bukan hanya serapan, tapi hasil nyata di lapangan yang bisa dirasakan oleh rakyat, terutama petani,” tegasnya.
Dorong Koordinasi dan Penguatan Monitoring Lapangan
Sekda juga meminta jajaran Distanbun memperkuat koordinasi internal antarbidang serta menjalin komunikasi efektif dengan pihak rekanan. Ia menekankan pentingnya monitoring lapangan secara berkala agar progres keuangan dan fisik dapat terpantau secara faktual.
“Jangan sampai kegiatan terhambat karena miskomunikasi atau tumpang tindih kewenangan. Semua harus bergerak serentak dengan arah yang sama,” kata M. Nasir.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa sektor pertanian dan perkebunan memegang peran strategis dalam menopang ekonomi Aceh. Keberhasilan Distanbun, katanya, akan berdampak langsung terhadap upaya penurunan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan daerah.
“Sektor pertanian adalah tulang punggung ekonomi Aceh. Keberhasilan Distanbun berarti keberhasilan rakyat Aceh,” ujarnya.
Target Serapan 97,6 Persen dan Dampak terhadap Otsus
Sekda juga menyinggung target serapan anggaran Pemerintah Aceh tahun 2025–2026 yang ditetapkan sebesar 97,6 persen, meningkat dari capaian tahun sebelumnya di angka 96,5 persen. Ia menegaskan, capaian setiap SKPA akan memengaruhi evaluasi kebijakan fiskal pemerintah pusat, termasuk kelanjutan dana otonomi khusus Aceh.
“Jika Distanbun serapannya di bawah target, dinas lain harus bekerja lebih keras agar rata-rata capaian tetap tinggi. Ini berpengaruh langsung terhadap penilaian pemerintah pusat,” ujar M. Nasir.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan uang daerah benar-benar beredar di masyarakat agar berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Ia menilai masih ada perencanaan kegiatan yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Jangan bekerja dengan pola lama. Kita harus lebih cepat, mandiri, dan berorientasi hasil. Program pemerintah pusat seperti MBG dan Koperasi Merah Putih harus kita dukung penuh agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” imbuhnya.
Respons Distanbun: Siap Kejar Target dan Jaga Kualitas
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menyatakan pihaknya berkomitmen mempercepat pelaksanaan program tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.
“Insya Allah secara bertahap kami kejar. Tim sudah bekerja profesional dan gigih untuk mencapai hasil terbaik sesuai komitmen dengan Sekda Aceh,” ujar Cut Huzaimah.
Ia juga memastikan seluruh kegiatan strategis, termasuk program ketahanan pangan dan pengembangan perkebunan rakyat, akan terus dipercepat penyelesaiannya agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat tani di seluruh Aceh.
