Pemerintah Aceh menegaskan komitmen tata kelola migas profesional, berkelanjutan, dan berpihak pada ekonomi lokal.
Banda Aceh — Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola dan rantai pasok sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan dalam 7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summit 2026 yang digelar di Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Senin (2/2/2026).
Kegiatan bergengsi sektor energi itu dihadiri Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang mewakili Gubernur Aceh. Forum ini mempertemukan pemerintah, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), pelaku usaha, serta kalangan akademisi untuk membahas penguatan rantai pasok migas Aceh secara terpadu.
Dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan M. Nasir, Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada BPMA dan seluruh pemangku kepentingan atas konsistensi penyelenggaraan summit tersebut. Forum ini dinilai strategis sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pengelolaan migas yang akuntabel dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Aceh berkomitmen mendukung peningkatan produksi migas sebagai kontribusi daerah terhadap ketahanan energi nasional. Di saat yang sama, kami juga mendorong masuknya investasi yang mampu memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal,” ujar M. Nasir.
Menurutnya, penguatan rantai pasok migas Aceh tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memberi ruang lebih besar bagi sumber daya lokal. Mulai dari tenaga kerja, pelaku usaha barang dan jasa, hingga perguruan tinggi di Aceh diharapkan dapat terlibat aktif dalam ekosistem industri hulu migas.
Summit tahunan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret dan aplikatif guna memperkuat daya saing industri migas Aceh secara berkelanjutan. Pemerintah Aceh menilai sinergi antara regulator, operator, dan dunia usaha menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi migas yang sehat dan inklusif.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting sektor energi nasional, di antaranya perwakilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diwakili Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhianto, perwakilan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM yang diwakili Direktur Hulu Ariana Suryanto, Kepala BPMA Nasri, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Batusate, unsur Forkopimda Aceh, Rektor UIN Ar-Raniry, Wali Kota Banda Aceh, pimpinan BUMN dan BUMD, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Aceh berharap sektor hulu migas dapat menjadi salah satu motor penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Aceh dalam peta energi nasional.
