Status tanggap darurat diperpanjang 14 hari untuk mempercepat distribusi bantuan, layanan pengungsi, dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Banda Aceh — Pemerintah Aceh resmi perpanjangan status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi akibat banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Perpanjangan ini merupakan yang kedua dan akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.
Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Aceh usai memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Banda Aceh, Kamis (25/12/2025). Rapat digelar setelah pemerintah menerima laporan analisis cepat dari Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Aceh serta rekomendasi Forkopimda terkait kondisi terkini di daerah terdampak.
Gubernur Aceh menjelaskan, penetapan perpanjangan status tanggap darurat didasarkan pada hasil rapat virtual bersama seluruh kabupaten dan kota terdampak bencana pada 23 Desember 2025, serta rapat penanganan darurat yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kepala BNPB, Wakil Gubernur Aceh, dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada 25 Desember 2025.
“Berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi yang telah disepakati bersama, Pemerintah Aceh menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari ke depan,” kata Gubernur Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta para pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kinerja penanganan darurat secara terfokus dan masif. Ia menekankan percepatan distribusi logistik hingga ke lokasi pengungsian, rumah warga, dan gampong-gampong terpencil yang masih terisolasi.
Selain itu, Gubernur meminta agar hak-hak dasar pengungsi dipenuhi sesuai standar hak asasi manusia, termasuk layanan kesehatan yang optimal. Seluruh rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, serta pos pelayanan kesehatan diminta berfungsi maksimal hingga menjangkau wilayah terluar Aceh.
Perhatian khusus juga diarahkan pada sektor pendidikan. Pemerintah Aceh menginstruksikan agar proses belajar mengajar bagi anak-anak korban bencana dapat segera berjalan kembali dengan baik, termasuk penyediaan perlengkapan sekolah seperti pakaian, sepatu, dan tas.
Di sektor infrastruktur, Gubernur meminta agar persiapan pembangunan dan perbaikan sarana publik dilakukan secara matang agar pemulihan pascabencana dapat berlangsung efektif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Pemerintah Aceh memastikan berbagai langkah pemulihan terus dilakukan di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penanganan darurat sekaligus memperkuat proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
“Dengan kebersamaan dan kerja keras seluruh pihak, kita berharap Aceh dapat segera bangkit dan pulih dari bencana ini,” pungkas Gubernur.
