Plt Kadisdik Aceh dorong inovasi dan kemandirian finansial SMK melalui penguatan BLUD dan produk unggulan berbasis vokasi.
Takengon — Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., M.SP, menegaskan pentingnya kemandirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ia menyatakan bahwa BLUD yang tidak mampu mandiri dan menutup biaya operasionalnya sendiri dalam tiga tahun berturut-turut akan ditutup.
Kebijakan strategis tersebut, kata Murthalamuddin, merupakan arahan langsung Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melalui Sekretaris Daerah Aceh, Nasir Syamaun. Komitmen itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (Rakor MKKS) SMK se-Aceh di Hotel Renggali, Takengon, Sabtu (8/11/2025).
“Arahan Gubernur melalui Sekda Aceh jelas: semua BLUD yang tidak mampu mencukupi dirinya sendiri setelah tiga tahun akan kita tutup. Karena itu, kelola dengan baik dan manfaatkan potensi yang ada,” tegasnya.
Ia mendorong seluruh kepala SMK untuk berani berinovasi dalam menciptakan produk unggulan sebagai sumber pendapatan sekolah. Menurutnya, SMK harus menjadi pusat produksi dan sentra ekonomi berbasis kompetensi vokasi.
Sebagai contoh, ia menyebutkan pengembangan industri pangan lokal, seperti bakso ikan untuk SMK wilayah pesisir. Produk itu, katanya, bukan hanya bernilai ekonomi tetapi juga mendukung ketahanan pangan daerah.
“Ke depan, kalau ada yang ingin menjual bakso goreng, maka mereka dapat mengambil baksonya di SMK,” ujarnya.
“Demikian pula SMK wilayah perkebunan, pertanian, hingga sawit harus punya produk unggulan masing-masing,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Murthalamuddin menekankan pentingnya membangun komunikasi terbuka dan kebersamaan lintas bidang dalam mempercepat peningkatan mutu pendidikan Aceh.
“Saya bukan orang formal. Kalau ada masalah, sampaikan saja. Saya akan teruskan ke bidang terkait dan memantau langsung progresnya,” katanya.
Ia menilai bahwa kolaborasi tanpa sekat dan komunikasi tanpa batas merupakan kunci mengatasi persoalan pendidikan di Aceh.
Selain inovasi BLUD, Murthalamuddin juga menyoroti anomali antara besarnya alokasi anggaran pendidikan Aceh dengan capaian mutu yang masih rendah.
“Anggaran pendidikan kita besar, tetapi rapor mutu masih rendah, bahkan kalah dari Maluku, Papua, dan Gorontalo. Ini tugas kita bersama untuk berbenah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pendidikan vokasi harus kembali pada tujuan utama: melahirkan lulusan SMK yang benar-benar siap kerja dan dibutuhkan industri.
Rakor MKKS SMK se-Aceh berlangsung interaktif dengan kehadiran para kepala SMK, kepala bidang Dinas Pendidikan Aceh, serta mitra industri seperti PT Solusi Bangun Andalas Lhonga dan PT Sukses Bersama Tekstil Medan yang memaparkan kebutuhan tenaga kerja industri masa kini.
“Tujuan kita satu — menciptakan lulusan SMK yang siap menghadapi dunia industri,” pungkasnya.
