Di tengah bencana banjir dan longsor, rencana pengadaan mobil dinas BRA senilai Rp20 miliar dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat Aceh.
Banda Aceh — Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) kembali menyoroti kinerja Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang dinilai kerap memicu polemik di tengah masyarakat. Kali ini, sorotan diarahkan pada rencana pengadaan mobil dinas BRA dengan nilai anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp20 miliar.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menilai rencana pengadaan tersebut mencerminkan rendahnya sensitivitas sosial, terutama di tengah kondisi Aceh yang masih dilanda bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat yang tengah berjuang memulihkan kehidupan pascabencana.
“Di saat rakyat Aceh kehilangan rumah, harta benda, bahkan sumber penghidupan akibat bencana, justru muncul rencana pengadaan mobil dinas bernilai fantastis. Ini bukan hanya persoalan kebijakan, tetapi menyangkut kepekaan dan empati terhadap penderitaan rakyat,” ujar Fauzan kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (30/1/2026).
Fauzan mengungkapkan, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak korban banjir yang terpaksa meminta bantuan di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi tersebut, kata dia, seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan seluruh lembaga terkait, termasuk BRA.
Ia menilai, selama ini keberadaan Badan Reintegrasi Aceh lebih banyak menyerap anggaran ketimbang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, korban konflik, dan masyarakat miskin. Anggaran yang dialokasikan untuk fasilitas pejabat, menurutnya, lebih tepat dialihkan untuk program pemulihan ekonomi, bantuan korban bencana, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
“Secara fungsi, BRA tidak jauh berbeda dengan Dinas Sosial. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah memperkuat lembaga yang sudah ada, bukan mempertahankan institusi yang justru membuka ruang pemborosan dan berpotensi menguntungkan kelompok tertentu,” kata Fauzan.
Atas dasar tersebut, SAPA mendesak Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Reintegrasi Aceh. Evaluasi itu, lanjut Fauzan, perlu mencakup efektivitas program, penggunaan anggaran, hingga relevansi keberadaan lembaga tersebut.
“Jika pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat, hentikan pemborosan anggaran. Bubarkan BRA dan alihkan seluruh dananya untuk memperkuat Dinas Sosial serta instansi terkait agar mampu membantu kombatan, korban konflik, dan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Fauzan.
