Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan potensi bertambahnya negara pemilik senjata nuklir seiring melemahnya perjanjian pengendalian senjata global.
Jakarta — Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan dunia akan potensi munculnya “klub nuklir” baru, seiring meningkatnya kemungkinan bertambahnya jumlah negara pemilik senjata nuklir dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran Moskow terhadap melemahnya rezim pengendalian senjata nuklir global.
“Beberapa negara akan mempertimbangkan opsi optimal untuk memiliki senjata nuklir,” kata Medvedev, yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, seperti dikutip Newsweek, Selasa (27/1/2026). Ia menegaskan, kondisi geopolitik saat ini membuka peluang lahirnya lebih banyak negara dengan kemampuan nuklir.
“Saya percaya bahwa ‘klub nuklir’ akan semakin ramai ke depan,” ujar sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin tersebut.
Pernyataan Medvedev merujuk pada kemungkinan konsekuensi dari berakhirnya sejumlah perjanjian pengendalian senjata nuklir internasional. Salah satunya adalah New Strategic Arms Reduction Treaty (New START), perjanjian penting antara Amerika Serikat dan Rusia yang dijadwalkan berakhir pada 5 Februari 2026.
Mengutip harian Kommersant, hingga kini Presiden Putin disebut belum menerima tanggapan resmi dari Washington atas tawaran Moskow untuk memperpanjang perjanjian New START. Padahal, perjanjian tersebut selama ini menjadi pilar utama pembatasan persaingan senjata nuklir antara dua negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia.
Sementara itu, Gedung Putih menyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menentukan langkah selanjutnya terkait pengendalian senjata nuklir. “Presiden akan mengklarifikasi posisinya sesuai jadwalnya sendiri,” ujar pernyataan resmi Washington.
Sebagai informasi, New START membatasi jumlah senjata nuklir strategis yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia—dua negara yang menguasai sekitar 90 persen persediaan senjata nuklir global. Perjanjian ini membatasi kepemilikan hingga 1.550 hulu ledak nuklir yang dikerahkan, serta 700 rudal jarak jauh dan pesawat pembom berat untuk masing-masing pihak.
Selain pembatasan persenjataan, New START juga memungkinkan mekanisme berbagi data, pemantauan, dan inspeksi timbal balik guna memastikan kepatuhan. Selama lebih dari satu dekade, perjanjian ini dinilai sebagai rem utama terhadap perlombaan senjata nuklir yang tidak terkendali.
Pada Februari 2023, Rusia sempat mengumumkan penangguhan partisipasinya dalam New START sebagai respons atas dukungan militer Amerika Serikat terhadap Ukraina. Pemerintah AS, yang saat itu dipimpin Presiden Joe Biden, kemudian mengambil langkah serupa.
Namun, setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS pada Januari 2025, Presiden Putin kembali menyerukan keterlibatan bilateral dalam pengendalian senjata nuklir. Moskow juga menyatakan tidak lagi secara terbuka menuntut penghentian bantuan militer AS kepada Ukraina sebagai prasyarat dialog.
Peringatan Medvedev mengenai potensi munculnya klub nuklir baru menambah daftar kekhawatiran global terkait masa depan stabilitas strategis dunia, di tengah melemahnya komitmen internasional terhadap pembatasan senjata pemusnah massal.
