Gubernur Aceh tekankan transparansi, akuntabilitas, dan penguatan layanan digital dalam RUPS Bank Aceh Syariah 2025.
Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf menekankan pentingnya penguatan transformasi digital, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perbankan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Aceh Syariah Tahun Buku 2025 yang digelar di Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (13/4/2026).
Dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), Muzakir menyebut RUPS sebagai forum strategis untuk mengevaluasi kinerja perusahaan sekaligus merumuskan arah kebijakan ke depan. Ia menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban Tahun Buku 2025 harus mencerminkan profesionalitas, transparansi, serta tata kelola perusahaan yang baik.
“RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan secara akuntabel dan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujar Muzakir.
Menurut dia, Bank Aceh Syariah memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain evaluasi kinerja, pembahasan Rencana Bisnis Bank Aceh Syariah periode 2026–2028 juga menjadi agenda utama dalam RUPS tersebut. Di tengah dinamika ekonomi global dan percepatan digitalisasi, bank daerah dituntut untuk menyusun strategi yang adaptif dan visioner.
Muzakir mendorong penguatan layanan berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Ia juga menekankan pentingnya ekspansi pembiayaan ke sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
“Pengembangan layanan digital harus terus ditingkatkan agar memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perbankan, dengan tetap mengedepankan keamanan data dan dana nasabah,” katanya.
Sebagai pemegang saham, Pemerintah Aceh berharap Bank Aceh Syariah dapat terus tumbuh sebagai lembaga keuangan yang sehat, kuat, dan terpercaya. Hal tersebut, menurut Muzakir, hanya dapat dicapai melalui sinergi antarpemangku kepentingan, penerapan manajemen risiko yang optimal, serta komitmen terhadap prinsip kehati-hatian.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif. Bank daerah diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
“Semoga RUPS ini menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan Bank Aceh Syariah dan pembangunan ekonomi Aceh,” ujar Muzakir.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir, Direktur Utama Bank Aceh Syariah Fadhil Ilyas, serta jajaran dewan komisaris dan direksi. Para bupati dan wali kota se-Aceh yang merupakan pemegang saham juga hadir dalam forum tersebut.
Melalui RUPS ini, diharapkan Bank Aceh Syariah semakin memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus mampu menjawab tantangan transformasi digital di sektor perbankan.
