Gubernur Aceh bahas perjalanan damai dan kerja sama dengan Presiden Prabowo dalam forum global.
Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menjadi pembicara dalam konferensi internasional International Conference on After the Peace Agreements: Bangsamoro and Beyond yang digelar Institute for Autonomy and Governance (IAG) di Manila, Filipina, Rabu (19/11/2025). Mualem hadir secara daring dari Meuligoe Gubernur Aceh dan berbagi pengalaman Aceh dalam membangun perdamaian berkelanjutan sejak penandatanganan Perjanjian Helsinki 2005.
Dalam sesi bertajuk “From Rebel Chief to Chief Executive”, Mualem mengisahkan transformasinya dari pemimpin gerakan bersenjata menuju kepala pemerintahan yang memikul tanggung jawab politik dan administratif. Ia menekankan bahwa keberlanjutan perdamaian Aceh bertumpu pada komitmen kolektif untuk menjaga butir-butir kesepakatan Helsinki yang telah menjadi landasan transisi Aceh menuju tata kelola modern.
“Kami sepakat memilih jalan damai. Aspirasi kami kini disalurkan melalui partai politik lokal,” kata Mualem, menegaskan peran partai lokal sebagai saluran politik baru bagi para mantan kombatan.
Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh saat ini memprioritaskan peningkatan kesejahteraan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta penguatan otonomi khusus sebagai amanat perjanjian damai. Menurutnya, perpindahan dari ruang perjuangan bersenjata ke sistem pemerintahan formal bukan proses yang sederhana. Adaptasi terhadap regulasi nasional kerap menjadi tantangan tersendiri.
“Kami yang dahulu berada di situasi konflik kini harus menyesuaikan diri dengan sistem administrasi. Itu membutuhkan proses dan pembelajaran,” ujar Mualem.
Dalam paparannya, Mualem juga menyinggung hubungan kerjanya dengan Presiden Prabowo Subianto, yang disebutnya dibangun atas dasar kepercayaan dan konsistensi politik. Ia menegaskan bahwa kemitraan antara Partai Gerindra dan Partai Aceh menjadi fondasi kuat dalam koordinasi pemerintahan.
“Ini kesetiaan dan kepercayaan antara saya dan Presiden Pak Prabowo. Sebagai Gubernur, saya adalah perpanjangan tangan Presiden di daerah. Semua program, baik infrastruktur maupun sosial, kami jalankan sesuai arahan pusat,” tuturnya.
Mualem mengatakan bahwa komunikasi dengan Presiden dilakukan secara intensif, terutama terkait percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat memastikan Aceh tidak tertinggal dari provinsi lain.
“Saya memohon kepada beliau, agar Aceh bisa dibangun lebih cepat dan tidak tertinggal dibanding daerah lain,” kata Mualem.
Konferensi internasional tersebut mempertemukan para peneliti, pemimpin daerah, dan mantan aktor konflik dari berbagai negara untuk membahas model transisi pascaperjanjian damai. Pengalaman Aceh menjadi salah satu contoh yang dikaji sebagai model resolusi konflik berbasis kesepakatan politik jangka panjang.
