Wagub Aceh bersama seluruh bupati dan wali kota mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta sinkronisasi data kerusakan di seluruh daerah Aceh.
Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama para bupati dan wali kota se-Aceh mengikuti rapat koordinasi penanganan bencana Aceh yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung Serbaguna, Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (10/1/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di berbagai daerah di Aceh.
Rapat koordinasi turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jajaran Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Aceh, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Dalam forum itu, para kepala daerah mendengarkan arahan Mendagri sekaligus berdialog mengenai kendala yang dihadapi di lapangan. Berbagai persoalan yang muncul saat penanganan bencana disampaikan langsung oleh pemerintah kabupaten/kota untuk dicarikan solusi lintas kementerian dan lembaga.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui Keputusan Presiden, dan dirinya ditunjuk sebagai ketua. Satgas tersebut bertugas mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana agar layanan publik kembali berjalan optimal.
“Presiden telah membentuk Satgas Percepatan Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Saya ditunjuk sebagai Ketua Satgas berdasarkan Keppres,” ujar Tito.
Ia meminta seluruh bupati dan wali kota untuk menyerahkan data tertulis yang rinci mengenai dampak bencana di wilayah masing-masing. Data itu mencakup kerusakan fasilitas kesehatan, sekolah, rumah ibadah, sarana air bersih, listrik, jaringan internet, pasar, hingga infrastruktur jalan yang terdampak.
“Datanya harus spesifik sampai alamat detail,” tegasnya.
Seluruh data akan dihimpun melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan dibawa dalam rapat tingkat pusat bersama kementerian serta lembaga terkait untuk pembagian tugas penanganan.
Tito menekankan, kerusakan ringan diminta agar ditangani langsung oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan undang-undang. Ia memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Aceh yang sebelumnya dipangkas akan dikembalikan seperti semula guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Menurutnya, Aceh memiliki ketergantungan fiskal cukup besar terhadap dana transfer pusat sehingga kebijakan pengembalian TKD menjadi langkah penting mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana.
Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Aceh yang telah mengangkat persoalan TKD dalam rapat sebelumnya sehingga mendapat perhatian pada tingkat nasional.
“Untuk Satgas, kita fokus pada penanganan yang berat. Kita ingin membuktikan bahwa Indonesia negara yang kuat. Dari 38 provinsi hanya tiga yang terdampak, dan kita mampu menanganinya bersama,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi penanganan bencana Aceh tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki peta jalan yang lebih terukur dalam pemulihan sarana publik, pemulihan ekonomi masyarakat, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
