Serapan anggaran dan realisasi fisik Pemerintah Aceh hingga April 2026 melampaui target, dorong percepatan pembangunan daerah.
Banda Aceh — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 hingga akhir April menunjukkan kinerja yang relatif positif. Pemerintah Aceh mencatat realisasi keuangan telah mencapai 23,27 persen atau sekitar Rp2,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp11,6 triliun.
Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 21,40 persen, dengan deviasi positif sebesar 1,87 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran pada empat bulan pertama tahun berjalan berada di jalur yang lebih cepat dari perencanaan.
Tak hanya dari sisi keuangan, realisasi fisik kegiatan juga mencatat tren serupa. Hingga akhir April, capaian fisik mencapai 26,3 persen, lebih tinggi dibandingkan target 24,4 persen. Deviasi positif sebesar 1,87 persen pada indikator ini menunjukkan bahwa implementasi program di lapangan berjalan seiring dengan percepatan penyerapan anggaran.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman, menyampaikan bahwa pemerintah daerah optimistis tren positif tersebut dapat terus dipertahankan. Ia menyebutkan, Pemerintah Aceh menargetkan realisasi keuangan pada akhir Mei 2026 dapat mencapai 29,28 persen.
“Percepatan pelaksanaan kegiatan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh terus didorong agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana,” ujarnya.
Berdasarkan rincian per Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), sejumlah instansi mencatat kinerja yang menonjol dengan deviasi positif signifikan. Badan Kepegawaian Aceh (BKA) menjadi salah satu yang tertinggi dengan deviasi sebesar 15,81 persen, disusul Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dengan deviasi 10,66 persen, serta Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar 10,43 persen.
Selain itu, Dinas Pendidikan dan beberapa unit kerja lainnya juga menunjukkan capaian realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan. Kinerja tersebut mencerminkan adanya akselerasi pelaksanaan program prioritas di sejumlah sektor strategis, termasuk pendidikan dan pelayanan publik.
Meski demikian, Pemerintah Aceh mengakui masih terdapat sejumlah SKPA yang realisasi anggarannya berada di bawah target. Ketimpangan capaian antarinstansi ini menjadi perhatian serius, terutama untuk memastikan tidak terjadi penumpukan realisasi pada akhir tahun anggaran.
“Beberapa SKPA masih perlu meningkatkan kinerja pelaksanaan program. Ini akan menjadi fokus evaluasi dan percepatan pada bulan-bulan berikutnya,” kata Teuku Kamaruzzaman.
Secara keseluruhan, capaian realisasi APBA hingga April 2026 menunjukkan tren yang menggembirakan, baik dari sisi keuangan maupun fisik. Namun, konsistensi dan pemerataan kinerja antar-SKPA menjadi kunci untuk menjaga momentum tersebut.
Pemerintah Aceh diharapkan terus mendorong optimalisasi penyerapan anggaran secara berkualitas, tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada dampak nyata terhadap masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
