Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh mempercepat revitalisasi sekolah terdampak bencana demi pemulihan pendidikan dan ekonomi masyarakat.
Banda Aceh — Upaya pemerintah pusat dalam memulihkan dunia pendidikan di Aceh kembali menunjukkan komitmen nyata. Melalui program revitalisasi sekolah terdampak bencana, pemerintah berupaya memastikan proses belajar-mengajar dapat kembali berjalan optimal sekaligus mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Program revitalisasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Banda Aceh pada 28–31 Januari 2026. Kegiatan ini diinisiasi Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dengan sasaran satuan pendidikan terdampak bencana, khususnya SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di seluruh Aceh.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, Dahlawi, S.Kom., M.Si., menyebut penandatanganan PKS tersebut sebagai momentum penting dalam proses pemulihan pendidikan pascabencana. Menurutnya, program ini menjadi titik awal kebangkitan pendidikan Aceh setelah mengalami tekanan akibat bencana alam.
“Penandatanganan perjanjian kerja sama ini menjadi harapan baru bagi bangkitnya pendidikan Aceh. Program ini tidak hanya memulihkan sarana pendidikan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Dahlawi, Jumat (30/1/2026).
Ia menjelaskan, bencana yang melanda Aceh sebelumnya telah menyebabkan hampir seluruh SMK dan SLB mengalami kerusakan, baik kategori ringan hingga berat. Kondisi tersebut berdampak langsung pada terganggunya proses belajar-mengajar, termasuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Dahlawi menegaskan bahwa revitalisasi sekolah terdampak bencana merupakan bukti nyata perhatian dan kehadiran pemerintah pusat dalam menjamin keberlanjutan layanan pendidikan di daerah. Pemulihan infrastruktur pendidikan dinilai krusial agar kualitas pembelajaran dapat kembali meningkat secara bertahap.
“Melalui program revitalisasi ini, kami berharap pendidikan di Aceh dapat segera pulih. Ke depan, mutu pendidikan Aceh diharapkan semakin maju dan setara dengan daerah lain di Indonesia,” kata dia.
Lebih lanjut, Dahlawi menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut. Selain meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, revitalisasi juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.
“Sekolah harus kembali berfungsi optimal, tidak hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai penggerak pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Sinergi pusat dan daerah menjadi faktor penentu agar tujuan tersebut tercapai,” tutup Dahlawi.
