Pemerintah Aceh menilai kehadiran Satgas DPR RI memperkuat koordinasi pusat-daerah dan mempercepat kebijakan pemulihan pascabencana secara terukur.
Banda Aceh — Kehadiran Satuan Tugas (Satgas) DPR RI dalam penanganan bencana di Aceh dinilai memberikan dampak positif dan signifikan terhadap percepatan kebijakan serta efektivitas penanganan di lapangan. Pemerintah Aceh menyebut langkah tersebut memperkuat koordinasi lintas lembaga sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang sebelumnya menghambat proses tanggap darurat dan pemulihan pascabencana Aceh.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menanggapi kinerja Satgas DPR RI yang dibentuk sebagai respons atas bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh.
Menurut Muhammad MTA, hasil nyata kehadiran Satgas DPR RI sudah terlihat sejak rapat koordinasi (rakor) perdana yang digelar di Aceh pada Selasa (30/12/2025). Rakor tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah menteri, Gubernur Aceh, serta para bupati dari daerah terdampak bencana.
“Dari rakor perdana itu, kita bisa melihat bagaimana arah kebijakan dan langkah penanganan bencana menjadi lebih cepat, terukur, dan langsung menyentuh persoalan di lapangan,” ujar Muhammad.
Ia menjelaskan, berbagai persoalan teknis yang selama ini menjadi kendala, termasuk hambatan kebijakan dan mekanisme anggaran, dapat langsung dibahas dan disepakati dalam forum tersebut. Kehadiran Satgas DPR RI memungkinkan proses pengambilan keputusan dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah Aceh, kata Muhammad, menyambut sangat positif langkah DPR RI membentuk Satgas khusus dan menempatkannya langsung di Aceh. Gubernur Aceh selaku kepala pemerintahan daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta respons cepat pimpinan DPR RI terhadap penanganan dan pemulihan pascabencana Aceh.
“Kehadiran Satgas DPR RI ini membuktikan bahwa penanganan bencana di Sumatera, khususnya Aceh, benar-benar menjadi prioritas nasional sejak bencana terjadi,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain melakukan pengawasan kebijakan, Satgas DPR RI juga menjalankan supervisi langsung di lapangan. Berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Aceh, Satgas tersebut tidak hanya berkantor di Banda Aceh, tetapi juga menempatkan pos di Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu wilayah dengan dampak bencana terparah.
Dengan pengawasan langsung DPR RI, serta keterlibatan penuh kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Aceh optimistis proses penanganan dan pemulihan pascabencana Aceh dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
“Berbagai langkah penanganan dan pemulihan terpadu terus dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya satu, agar Aceh dapat segera bangkit dan pulih dari dampak bencana,” pungkas Muhammad MTA.
