Pemprov Aceh memastikan proses belajar mengajar dimulai 5 Januari 2026 meski ratusan sekolah terdampak banjir dan longsor.
Banda Aceh — Pemerintah Aceh memastikan sekolah Aceh terdampak banjir dan longsor seluruh kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) semester genap tahun ajaran 2025/2026 tetap dimulai secara serentak pada 5 Januari 2026, meski sebagian wilayah masih terdampak bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor. Pemerintah menegaskan, kondisi infrastruktur yang terdampak bencana tidak boleh menghambat hak dasar anak-anak Aceh untuk memperoleh pendidikan.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengatakan pendidikan harus tetap berjalan sebagai bentuk kehadiran negara di tengah situasi darurat. Ia menekankan bahwa sekolah memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang pemulihan bagi siswa yang terdampak bencana.
Berdasarkan data Posko Penanganan Bencana Meteorologi Pemerintah Aceh, dari total 555 unit SMA di seluruh Aceh, sebanyak 214 sekolah terdampak banjir dan longsor. Dampak paling signifikan terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Utara, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Dari jumlah tersebut, 78 unit sekolah tercatat mengalami kerusakan berat.
“Kondisi di lapangan memang menantang. Namun, saya menegaskan bahwa proses belajar mengajar tetap harus dilaksanakan. Pendidikan harus hadir sebagai pemberi kepastian dan harapan di tengah situasi bencana,” ujar M. Nasir dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Menurut Nasir, keberlangsungan aktivitas sekolah menjadi bagian penting dari pemulihan pascabencana, terutama bagi kesehatan mental dan psikologis peserta didik. Kehadiran siswa di lingkungan sekolah dinilai mampu membantu mereka kembali ke ritme kehidupan normal setelah mengalami tekanan akibat bencana.
“Sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu. Kehadiran siswa di sekolah membantu proses pemulihan psikologis dan membangun kembali rasa aman serta semangat mereka,” tambahnya.
Senada dengan itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh sekaligus Juru Bicara Posko Penanganan Bencana, Murthalamuddin, telah mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh kepala SMA di Aceh agar memastikan PBM tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat dan tidak dapat menggunakan ruang kelas, Dinas Pendidikan Aceh meminta pihak sekolah menyiapkan sarana belajar darurat, baik dengan memanfaatkan ruang alternatif maupun fasilitas sementara lainnya.
“PBM tidak boleh berhenti. Kami telah menginstruksikan kepala sekolah untuk memastikan ketersediaan tempat belajar sementara agar siswa tetap bisa masuk sekolah sesuai jadwal,” kata Murthalamuddin.
Lebih lanjut, Murthalamuddin menegaskan bahwa pada masa awal masuk sekolah pascabencana, peran guru tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pendamping psikososial bagi siswa. Para guru diminta menerapkan pendekatan Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) dengan mengedepankan empati dan komunikasi yang persuasif.
“Guru memiliki peran ganda saat ini, sebagai pendidik sekaligus pendamping psikososial. Kami meminta agar siswa tidak langsung dibebani materi pelajaran yang berat, tetapi dirangkul secara emosional agar semangat belajar mereka kembali pulih,” ujarnya.
Pemerintah Aceh memastikan seluruh kebijakan ini dilakukan secara terkoordinasi dengan mengutamakan keselamatan warga sekolah, kesiapan fasilitas, serta keberlanjutan layanan pendidikan di tengah proses pemulihan bencana. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap dunia pendidikan di Aceh tetap berjalan dan menjadi bagian penting dalam upaya bangkit bersama pascabencana.
