Pemerintah pusat dan daerah membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrem di wilayah Sumatera.
Jakarta — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di wilayah Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rabu (14/1/2026). Rapat tersebut berlangsung di Ruang Command Center, Gedung B Lantai 2, Kemendagri RI, Jakarta.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, dan dihadiri jajaran pejabat utama Kemendagri. Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Suharyanto, serta para pimpinan daerah dari provinsi-provinsi di Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi beberapa waktu terakhir.
Pertemuan ini difokuskan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di berbagai daerah. Pemerintah pusat menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan, konsolidasi data kerusakan, serta penguatan dukungan anggaran agar program pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Frasa kunci yang dibahas dalam rapat ini adalah percepatan rehabilitasi pascabencana dan rekonstruksi pascabencana Sumatera, yang menjadi agenda prioritas lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Dalam paparannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya penanganan saat tanggap darurat, tetapi juga memastikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam berlangsung secara berkelanjutan. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi percepatan pemulihan sarana publik, hunian masyarakat, serta infrastruktur yang terdampak banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam kesempatan tersebut menyampaikan kondisi terkini penanganan pascabencana di Aceh. Ia menjelaskan bahwa sejumlah wilayah masih membutuhkan dukungan anggaran dan penguatan koordinasi, terutama terkait perbaikan rumah warga, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta akses jalan yang mengalami kerusakan. Pemerintah Aceh, kata dia, terus melakukan pendataan menyeluruh bersama pemerintah kabupaten/kota, sekaligus menyiapkan skema kerja sama dengan pemerintah pusat.
Menurut Fadhlullah, percepatan rehabilitasi pascabencana Aceh membutuhkan dukungan regulasi, kejelasan mekanisme pencairan anggaran, serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait dapat mempercepat proses rekonstruksi pascabencana Aceh sehingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat pulih secara bertahap.
BNPB dalam rapat tersebut memaparkan bahwa bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera dalam beberapa bulan terakhir telah berdampak pada ribuan rumah, lahan pertanian, hingga fasilitas umum. Karena itu, pendekatan penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan mata pencaharian warga dan penguatan sistem peringatan dini.
Rakor menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya sinkronisasi data kerusakan lintas daerah, percepatan pengusulan program rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pendampingan teknis dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah mendorong penerapan tata ruang yang lebih adaptif terhadap risiko bencana serta penguatan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
Melalui rapat ini, pemerintah berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Sumatera dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Dengan koordinasi yang solid, proses pemulihan diharapkan mampu mengurangi kerentanan masyarakat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
