Wakil Gubernur Aceh meminta pemerintah pusat menaikkan bantuan rumah rusak berat bagi warga terdampak banjir.
Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh meminta Pemerintah Pusat meningkatkan nilai bantuan pembangunan rumah layak huni bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat menjadi Rp98 juta per unit. Permintaan tersebut dinilai penting agar pembangunan rumah pascabencana dapat memenuhi standar kelayakan dan keamanan bagi masyarakat Aceh.
Usulan itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh dalam rapat koordinasi penanganan bencana banjir bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/12/2025).
Wakil Gubernur menegaskan, besaran bantuan rumah rusak berat yang berlaku saat ini belum mencukupi untuk membangun hunian layak sesuai standar konstruksi yang diterapkan Pemerintah Aceh. Menurutnya, nilai Rp98 juta merupakan acuan realistis agar rumah yang dibangun aman, sehat, dan berkelanjutan.
“Kami memohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta per unit. Angka ini sesuai dengan standar bangunan layak huni Pemerintah Aceh,” ujar Wakil Gubernur.
Selain sektor perumahan, Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan sektor produktif masyarakat terdampak banjir. Ia menyoroti perlunya segera dilakukan penanganan terhadap lahan sawah, tambak, dan perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian warga, serta kawasan permukiman yang masih tertutup lumpur.
Pemulihan tersebut, kata dia, sangat krusial agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan yang biasanya diiringi peningkatan kebutuhan rumah tangga.
Menanggapi hal tersebut, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar semata. Pemerintah pusat, kata dia, juga berkomitmen mendorong pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
“Selain kebutuhan dasar, kita harus memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali. Jika kondisi di lapangan belum memungkinkan, maka status kedaruratan bisa diperpanjang,” ujar Pratikno.
Ia juga menyinggung perlunya perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat Aceh menjelang Ramadhan, termasuk bagi calon jemaah haji yang berasal dari wilayah terdampak banjir.
“Untuk jemaah haji dari daerah terdampak banjir, kita akan koordinasikan dengan lembaga pengelola haji agar tidak diberlakukan standar yang sama,” katanya.
Pratikno menekankan bahwa pendataan yang akurat menjadi kunci utama dalam penanganan bencana. Ia memastikan akan mengawal kebijakan lintas kementerian dan lembaga agar seluruh bantuan tersalurkan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. melaporkan bahwa dampak banjir di Aceh masih sangat luas. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, tujuh daerah telah memasuki masa transisi darurat ke pemulihan, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Singkil. Sementara 11 kabupaten/kota lainnya masih berstatus tanggap darurat.
Terkait penanganan rumah rusak berat, Suharyanto menjelaskan terdapat dua skema bantuan. Warga yang sementara tinggal bersama keluarga akan menerima bantuan biaya hidup per kepala keluarga setiap bulan. Adapun warga yang tidak memiliki tempat tinggal akan difasilitasi hunian sementara.
Hunian sementara tersebut, kata dia, tidak harus terpusat di satu lokasi, melainkan dapat dibangun di berbagai lahan kosong selama memenuhi spesifikasi BNPB dan kebutuhan dasar penghuninya terpenuhi.
Dalam rapat yang sama, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir memaparkan dampak banjir serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Aceh. Ia menyebutkan, Aceh diarahkan untuk mengusulkan dana siap pakai (DSP) guna mempercepat pembersihan wilayah terdampak serta membantu pemulangan warga dari lokasi pengungsian.
“Kami mengusulkan bantuan uang tunai untuk warga dengan rumah rusak ringan dan sedang, jumlahnya sekitar 80 ribu unit. Ini diharapkan dapat mengurangi pengungsian, sementara rumah rusak berat difasilitasi hunian sementara,” pungkas M. Nasir.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran pejabat BNPB, Kemendagri, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
