Pemerintah Aceh akan mengusulkan hilirisasi migas Blok Andaman di KEK Arun Lhokseumawe kepada Presiden Prabowo guna mempercepat investasi, pembangunan industri turunan, dan penciptaan lapangan kerja.
Banda Aceh– Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem akan menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan cadangan minyak dan gas bumi (migas) di Blok Andaman. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong terwujudnya program hilirisasi Blok Andaman melalui pengembangan industri berbasis migas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Keputusan itu dihasilkan dalam rapat pembahasan pengembangan migas Blok Andaman yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir Syamaun di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Aceh T. Robby Izra, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Asnawi, sejumlah pejabat terkait, pakar migas, guru besar Universitas Syiah Kuala (USK), staf khusus gubernur, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.
Pemerintah Aceh menilai pengembangan hilirisasi Blok Andaman sejalan dengan arah pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam dokumen tersebut, KEK Arun Lhokseumawe ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional yang akan dikembangkan untuk memperkuat sektor industri dan energi.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, menyatakan langkah Gubernur Aceh menyampaikan surat kepada Presiden merupakan kebijakan yang tepat untuk memperkuat posisi Aceh dalam pemanfaatan sumber daya migas di Blok Andaman.
“Itu langkah yang tepat dan sangat baik bagi Aceh. Pengembangan hilirisasi harus mendapat dukungan penuh karena akan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi daerah,” kata Jasman.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai potensi industri yang dapat berkembang apabila hilirisasi migas dilakukan di KEK Arun Lhokseumawe. Saat ini, pemanfaatan gas dari Blok Andaman yang mencapai sekitar 300 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) baru difokuskan untuk kebutuhan pembangkit listrik.
Padahal, menurut para peserta rapat, gas bumi tersebut juga dapat menjadi bahan baku industri petrokimia, termasuk produksi metanol dan hidrogen. Metanol sendiri merupakan komponen penting dalam program biodiesel nasional karena digunakan sebagai campuran dalam pengolahan bahan bakar berbasis minyak sawit.
Selain gas, Lapangan South Andaman juga menghasilkan kondensat yang berpotensi menjadi bahan baku berbagai industri hilir. Kondensat dapat diolah menjadi nafta dan kerosin yang dibutuhkan industri cat dan manufaktur, serta menghasilkan gasoline untuk kebutuhan bahan bakar minyak.
Berdasarkan paparan dalam rapat, produksi kondensat dari South Andaman diperkirakan mencapai 7.500 barel per hari. Volume tersebut dinilai cukup signifikan untuk mendukung pembangunan kilang pengolahan atau refinery di Aceh.
“Jika berbagai industri tersebut berdiri, dampaknya akan sangat besar terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi Aceh,” ujar Jasman.
Karena itu, seluruh peserta rapat menyatakan dukungan terhadap percepatan hilirisasi Blok Andaman di KEK Arun Lhokseumawe. Rapat juga merekomendasikan agar Pemerintah Aceh memperjuangkan alokasi kuota gas khusus bagi kebutuhan industri dan masyarakat Aceh.
Selain menyurati Presiden Prabowo, rapat turut memutuskan untuk mengundang Mubadala Energy selaku operator Blok Andaman dan SKK Migas ke Aceh guna memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai rencana pengembangan proyek tersebut.
Akademisi USK, Prof. Dr. Izarul Machdar, menilai Pemerintah Aceh perlu mengetahui secara detail skema pengelolaan yang telah dirancang oleh operator dan regulator migas nasional.
“Kita perlu mengetahui secara pasti dan melihat langsung bagaimana skema pengembangan yang mereka rancang secara detail,” katanya.
Pembahasan tersebut juga mengemuka karena hingga kini Pemerintah Aceh belum menerima secara resmi dokumen Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman.
Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, mengatakan informasi yang dimiliki pemerintah daerah sejauh ini hanya diperoleh melalui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
“Kami belum menerima dokumen PoD secara resmi. Informasi yang ada saat ini diperoleh dari dokumen Amdal,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Asisten II Setda Aceh T. Robby Izra juga meminta penjelasan kepada Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, terkait keberadaan dokumen tersebut.
Nasri menjelaskan bahwa BPMA telah mengajukan permintaan resmi kepada SKK Migas untuk memperoleh dokumen PoD, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.
“Kami sudah menyurati SKK Migas, tetapi sampai sekarang belum ada balasan sehingga kami juga belum memilikinya,” kata Nasri.
Menutup rapat, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun menyimpulkan terdapat dua keputusan utama yang akan segera ditindaklanjuti Pemerintah Aceh.
“Pertama, Gubernur Aceh akan menyurati Presiden Prabowo agar migas dari Blok Andaman menjadi penggerak hilirisasi industri di KEK Arun Lhokseumawe. Kedua, Pemerintah Aceh akan mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas untuk berdiskusi langsung di Aceh,” ujarnya.
Usai rapat, Nasir langsung meminta Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh untuk menyusun konsep surat yang akan dikirim kepada Presiden dengan mengacu pada seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat tersebut.
Pemerintah Aceh berharap pengembangan hilirisasi Blok Andaman tidak hanya meningkatkan nilai tambah sektor migas, tetapi juga mampu mempercepat pertumbuhan industri, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian Aceh dalam jangka panjang.
