Dana bantuan, BTT, dan BKK penanganan bencana Aceh disalurkan bertahap sesuai mekanisme dan aturan kebencanaan nasional.
Banda Aceh — Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya dalam memastikan pengelolaan anggaran penanganan bencana Aceh berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, dan akuntabel. Sejak status banjir dan tanah longsor ditetapkan sebagai bencana tingkat Aceh, pemerintah daerah langsung bergerak cepat melakukan langkah-langkah penanganan darurat sesuai mekanisme kebencanaan nasional.
Sebagai bagian dari respons tersebut, Pemerintah Aceh membentuk dan mendirikan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh. Posko ini menjadi pusat komando dalam mengoordinasikan berbagai upaya penanganan kedaruratan yang melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI-Polri, relawan, serta elemen masyarakat lainnya. Kehadiran posko ini dinilai krusial untuk memastikan bantuan dan intervensi pemerintah tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa dari sisi pendanaan, hingga 31 Desember 2025, total bantuan keuangan yang masuk dari pemerintah daerah lain ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Aceh mencapai Rp32.404.958.400. Dana tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas daerah dalam menangani dampak bencana yang meluas di berbagai kabupaten/kota.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp26.774.964.200 telah disalurkan kepada daerah terdampak dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui dua tahap. Tahap pertama disalurkan sebesar Rp8,8 miliar kepada 18 kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah jiwa terdampak, jumlah pengungsi, serta status bencana di masing-masing wilayah. Sementara tahap kedua sebesar Rp17.974.964.200 disalurkan kepada 11 kabupaten/kota dengan memperhitungkan kondisi gampong yang sulit akses transportasi, jumlah pengungsi, serta bantuan khusus sesuai tujuan daerah pemberi bantuan. Sisa dana sebesar Rp5.629.994.200 akan dianggarkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berjalan.
Selain BKK, Pemerintah Aceh juga mengelola Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai instrumen utama dalam penanganan darurat. Total alokasi BTT mencapai Rp80.973.612.274, termasuk bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar. Hingga saat ini, dana yang telah dicairkan sebesar Rp71.490.612.745 dan digunakan oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), antara lain Dinas Kesehatan, BPBA, Dinas Pengairan, Dinas Perkim, Satpol PP dan WH, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Dinas PUPR, Dinas Peternakan, serta Dinas Perhubungan.
Muhammad MTA menambahkan, karena keterbatasan waktu anggaran serta kebutuhan lapangan yang tidak selalu dapat dipenuhi secara efektif dan efisien, sebagian anggaran BTT tidak terserap optimal. Sebesar Rp21.272.642.507 dikembalikan ke kas daerah dan akan dibelanjakan kembali pada tahun anggaran 2026. Saat ini, proses belanja oleh SKPA terus berjalan, terutama untuk mendukung layanan kesehatan darurat serta penanganan infrastruktur dasar.
Penggunaan BTT didominasi untuk belanja bantuan logistik bagi masyarakat terdampak. Hingga akhir Desember 2025, sekitar 695.000 ton logistik bersumber dari BTT telah disalurkan Dinas Sosial ke kabupaten/kota yang mengalami dampak paling parah. Selain itu, SKPA teknis juga menggunakan anggaran untuk perbaikan akses jalan, sungai, dan jembatan, pembersihan material bencana, serta pembiayaan operasional relawan yang bertugas di Posko Tanggap Darurat.
“Seluruh penggunaan anggaran akan dilaporkan secara khusus sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak terkait,” tegas Muhammad MTA. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus memantau kebijakan dan tata kelola Pemerintah Aceh.
Menurutnya, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. “Kami berterima kasih atas perhatian dan kepedulian semua pihak. Ini adalah upaya bersama agar Aceh dapat bangkit dari bencana dan melangkah menuju pemulihan yang lebih kuat,” ujarnya.
