Banyak aset pemerintah yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru disalahgunakan atau menjadi beban anggaran yang tidak produktif.
Banda Aceh – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki dan mengaudit pengelolaan aset daerah, terutama aset bergerak seperti kendaraan dan alat berat.
Ketua SAPA, Fauzan Adami manyatakan bahwa pengelolaan aset daerah yang buruk telah merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Banyak aset pemerintah yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru disalahgunakan atau menjadi beban anggaran yang tidak produktif.
“Sangat sepakat dengan wakil DPRA mengenai aset daerah, kami juga sering menerima laporan tentang aset yang dikuasai pihak lain dan penyalahgunaan yang merugikan daerah. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Fauzan pada Rabu (29/1).
Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) menekankan pentingnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memastikan pengelolaan aset pemerintah Aceh berjalan dengan baik. Pansus ini harus memastikan semua aset terdata dengan baik, dalam kondisi layak, dan digunakan sesuai peruntukannya. Jika ada indikasi aset yang hilang, rusak, atau disalahgunakan, maka harus diusut tuntas.
Fauzan, Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), memiliki beberapa solusi untuk memperbaiki pengelolaan aset daerah di Aceh. Ia mengusulkan agar setiap aset diberi tanda khusus, seperti stiker berlogo daerah, untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, Fauzan juga menyarankan agar aset yang sudah tidak layak pakai segera dilelang agar anggaran daerah bisa lebih efisien.
“Jika aset tidak lagi bermanfaat, sebaiknya dilelang. Hasilnya bisa dialokasikan untuk program yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Ia meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera menjalankan fungsi pengawasannya dengan tegas dan tidak menunda pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
“Jangan membiarkan pemborosan ini terus terjadi. Pengelolaan aset pemerintah harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
