Gubernur Aceh Hadiri Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2025 Secara Virtual.
Jakarta – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengikuti peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) atau Monitoring Center for Prevention (MPC) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pertemuan virtual, Rabu (5/3/2025). Kegiatan ini berlangsung via platform Zoom dan diikuti oleh peserta dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.
MPC KPK merupakan inisiatif penting dari KPK untuk memantau dan mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Indeks yang diluncurkan ini akan menjadi alat ukur utama dalam menilai sejauh mana tingkat pencegahan korupsi telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pelaksanaan program MPC, sejumlah aspek penting yang dipantau meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, serta aspek pengawasan dan evaluasi. Selain itu, program ini juga mengedepankan transparansi dalam pelaporan, penanganan pengaduan masyarakat, penerapan teknologi informasi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah.
Peluncuran ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat komitmen nasional untuk pencegahan korupsi di seluruh Indonesia. Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua KPK dan jajaran pimpinan KPK, serta diikuti oleh perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia yang juga bergabung secara virtual.
Kehadiran Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah, bersama sejumlah pejabat Aceh seperti Pelaksana Tugas Sekda Aceh, Alhudri, Inspektur Aceh, Jamaluddin, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Afarat, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung program pencegahan korupsi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan adanya peluncuran indikator MPC ini, diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi serta menanggulangi potensi korupsi, sekaligus menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas di seluruh Indonesia. []
