Polri Tetapkan Eks Kapolres Ngada sebagai Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Anak.
Jakarta – Eks Kapolres Ngada jadi tersangka kasus asusila anak, Polri tegaskan penegakan hukum tanpa kompromi.
Polri secara resmi menetapkan FWLS, mantan Kapolres Ngada, sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Penetapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar oleh Divisi Humas Polri pada Kamis, (13/3/2025), di Mabes Polri.
Dalam penegakan hukum terhadap kasus Eks Kapolres Ngada ini dilakukan secara simultan, meliputi aspek kode etik dan tindak pidana.
Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri, menegaskan bahwa Polri konsisten dan berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personel, khususnya yang melibatkan pelanggaran hukum terkait perlindungan anak.
“Polri konsisten dan berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personel, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan, terutama yang menyangkut perlindungan anak,” tegas Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, FWLS terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur, masing-masing berumur 6, 13, dan 16 tahun, serta seorang dewasa berinisial SHDR (20). Selain itu, FWLS juga diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan penyebaran konten pornografi anak.
Brigjen. Pol. Agus, Kepala Biro Wat Prof Divisi Propam Polri, mengungkapkan bahwa FWLS telah menjalani proses pemeriksaan kode etik di Propam Polri sejak 24 Februari 2025. Sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dijadwalkan pada 17 Maret 2025, dengan ancaman sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perbuatan FWLS termasuk kategori pelanggaran berat, sehingga sidang kode etik akan segera digelar,” jelas Brigjen Agus.
Selain menghadapi sanksi etik, FWLS juga terancam jeratan hukum pidana. Dir Tipid Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji, menyatakan bahwa tersangka tidak hanya merekam dan menyimpan konten asusila anak, tetapi juga menyebarkannya melalui dark web.
“Barang bukti berupa tiga unit handphone telah diamankan dan sedang diperiksa di laboratorium digital forensik,” kata Brigjen Himawan.
Atas perbuatannya, FWLS dijerat dengan berbagai pasal dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara lain Pasal 6 huruf C, Pasal 12, Pasal 14 ayat 1 huruf A dan B, serta Pasal 15 ayat 1 huruf E, G, J, dan L. Selain itu, ia juga dijerat dengan Pasal 45 ayat 1 junto Pasal 27 ayat 1 UU ITE No. 1 Tahun 2024, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut mengawasi proses penyidikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Irjen Pol. (Purn.) Ida Utari dari Kompolnas menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan agar proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
“Kami memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan sesuai aturan. Kami juga mendorong sidang kode etik segera dilaksanakan serta proses pidana berjalan tanpa hambatan,” ujar Ida Utari.
Mengingat korban dalam kasus ini adalah anak-anak, sejumlah lembaga seperti KPAI, Kementerian Sosial, dan Kemen PPPA telah berkoordinasi untuk memberikan pendampingan. Ketua KPAI, Aimariati Solihah, menekankan pentingnya perlindungan psikososial bagi korban.
“Kami telah berkoordinasi dengan Kemensos dan Kemen PPPA untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan trauma,” kata Aimariati.
Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar, yang menegaskan bahwa negara wajib memastikan hak-hak korban terlindungi sepanjang proses hukum berlangsung.
“Kami memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil dalam kasus ini mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk pendampingan hukum dan psikologis,” ujarnya.
Polri memastikan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation, di mana bukti-bukti yang dikumpulkan akan diuji secara akademis dengan melibatkan berbagai ahli, termasuk psikologi, kejiwaan, dan agama.
“Kasus ini ditangani dengan penuh kehati-hatian dan mengacu pada prosedur hukum yang berlaku, sehingga setiap tindakan tersangka dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana terhadap hak-hak perlindungan anak,” ujar Brigjen Trunoyudo.
Selanjutnya, Polda NTT bersama Bareskrim Polri akan melengkapi berkas perkara dan melanjutkan proses hukum hingga tahap persidangan.
Dengan penetapan FWLS sebagai tersangka, Polri menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap personel yang terlibat dalam tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia.
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tidak ada kompromi terhadap pelanggaran hukum, apalagi yang menyangkut perlindungan anak,” pungkas Brigjen Trunoyudo.
Masyarakat diminta untuk terus memantau perkembangan kasus ini guna memastikan keadilan bagi para korban.
Komentar