Jubir Pemerintah Aceh menegaskan komitmen membayar bonus atlet PON XXI Aceh-Sumut 2024 setelah diusulkan dalam APBA-P 2025.
Banda Aceh – Pemerintah Aceh memastikan akan membayarkan bonus bagi atlet asal Aceh yang meraih medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Bonus tersebut telah diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2025 dan kini menunggu pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
“Insya Allah dalam waktu dekat akan segera cair. Mohon doanya. Sesuai komitmen bersama, bonus para atlet pasti dibayar sesuai yang telah dijanjikan pemerintah,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, di Banda Aceh, Sabtu (13/9/2025).
Ampon Man menjelaskan, bonus atlet sempat gagal masuk dalam APBA saat Aceh dipimpin Pj Gubernur Safrizal. Namun, setelah Muzakir Manaf dan Fadhlullah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, bonus kembali diusulkan dalam APBA-P 2025.
“Itu bentuk komitmen Pemerintah Aceh saat ini untuk menepati janji kepada atlet yang telah mengharumkan nama daerah,” tegasnya.
Menurut Ampon Man, Pemerintah Aceh telah menyiapkan lebih dari Rp72 miliar untuk membayar bonus atlet PON dan Peparnas, termasuk untuk pelatih. Besaran bonus bervariasi, mulai Rp300 juta untuk emas perorangan, Rp350 juta untuk beregu kecil, hingga Rp1 miliar untuk beregu besar.
Ia menekankan, pemenuhan hak atlet bukanlah janji pribadi maupun lembaga tertentu, melainkan komitmen Pemerintah Aceh yang dananya bersumber dari APBA murni maupun perubahan, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Selain memastikan bonus atlet, Ampon Man menyebutkan Pemerintah Aceh saat ini juga tengah mengawal sejumlah agenda strategis. Antara lain percepatan realisasi APBA, penetapan RPJMA 2025–2029 dan RKPA 2026, serta mendorong revisi UUPA di DPR RI. Upaya tersebut, kata dia, penting bagi percepatan pembangunan Aceh sekaligus memperkuat kewenangan daerah dalam menjaga keberlanjutan perdamaian sesuai MoU Helsinki.
“Komitmen Pemerintah Aceh terhadap olahraga, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, serta pembenahan birokrasi merupakan satu kesatuan langkah menuju Aceh yang maju, damai, sejahtera, dan bermartabat,” pungkasnya.
