Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat hidrometeorologi hingga 22 Januari 2026 untuk percepatan penanganan bencana dan pemulihan layanan publik.
Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari, terhitung sejak 9 Januari hingga 22 Januari 2026. Keputusan tersebut disampaikan dalam rapat virtual perpanjangan status tanggap darurat yang digelar di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (8/1/2026).
Rapat dipandu langsung Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (DekFad), dan turut diikuti Ketua DPRA, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Kasdam Iskandar Muda, serta unsur Forkopimda Aceh lainnya. Forum tersebut membahas perkembangan penanganan bencana banjir, longsor, dan dampak hidrometeorologi di sejumlah kabupaten/kota.
Dalam keputusannya, Mualem menjelaskan bahwa perpanjangan status tanggap darurat Aceh ini didasarkan pada hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 7 Januari 2026 mengenai perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Perpanjangan masa darurat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana, sebaran korban terdampak, serta fakta di lapangan bahwa masih terdapat wilayah yang terisolasi. Selain itu, produksi logistik di beberapa daerah terdampak masih terbatas dan diperlukan percepatan layanan publik serta administrasi pemerintahan.
“Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026,” ujar Mualem.
Ia menegaskan, perpanjangan masa tanggap darurat dimaksudkan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi hingga ke gampong-gampong terdampak yang sulit dijangkau.
Mualem juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bekerja bersama mempercepat pemulihan Aceh. Ia berharap sekolah, permukiman, fasilitas publik, dan kegiatan ekonomi warga dapat segera pulih sehingga aktivitas masyarakat kembali normal.
“Saya juga menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal,” tuturnya.
Selain itu, Mualem meminta seluruh bupati dan wali kota untuk segera menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat minggu ketiga Januari 2026. Dokumen tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh secara lebih baik dan berketahanan.
“Kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus hadir, bekerja, dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya. Atas kerja sama seluruh pihak, saya mengucapkan terima kasih,” kata Mualem.
Dengan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan dampak banjir dan longsor, memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, serta memulihkan akses dan layanan publik di wilayah terdampak secara bertahap dan terukur.
