Pemprov Lampung bersama Kwarda Gerakan Pramuka menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir dan longsor di Aceh.
Banda Aceh — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp500 juta bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh.
Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Aceh, Banda Aceh, Jumat (23/1/2026). Bantuan diserahkan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang juga menjabat Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Lampung, dan diterima oleh Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir.
Total bantuan tersebut berasal dari dua sumber, masing-masing Rp250 juta dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Rp250 juta dari donasi internal Kwarda Gerakan Pramuka Lampung. Dari jumlah tersebut, Rp250 juta diserahkan kepada Pemerintah Aceh, sementara Rp250 juta lainnya disalurkan langsung oleh Kwarda Gerakan Pramuka Aceh untuk membantu masyarakat terdampak.
Jihan mengatakan, bantuan kemanusiaan tersebut merupakan amanah masyarakat Lampung yang disalurkan melalui pemerintah daerah dan Gerakan Pramuka sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana di Aceh.
“Penyerahan dana kemanusiaan ini merupakan wujud solidaritas masyarakat Provinsi Lampung dan kepedulian Gerakan Pramuka Lampung dalam merespons bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh,” ujar Jihan.
Ia menjelaskan, dana yang berasal dari unsur Pramuka dihimpun melalui aksi Bumbung Kemanusiaan yang melibatkan partisipasi seluruh jajaran Gerakan Pramuka di Lampung, mulai dari tingkat kwartir cabang hingga anggota di akar rumput.
“Seluruh dana disalurkan melalui mekanisme yang terkoordinasi agar tepat sasaran dan segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini merupakan bagian dari pengabdian kami kepada bangsa dan negara,” kata Jihan.
Sementara itu, Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan dan kepedulian masyarakat Lampung. Menurut dia, dukungan tersebut sangat berarti dalam proses pemulihan pascabencana di berbagai wilayah terdampak.
Dalam kesempatan itu, M. Nasir memaparkan perkembangan penanganan pascabencana. Jumlah pengungsi dilaporkan menurun signifikan dari sebelumnya sekitar satu juta jiwa menjadi sekitar 91.000 jiwa yang kini tersebar di 988 titik pengungsian.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Aceh telah mengaktifkan kembali layanan rumah sakit daerah serta menyiagakan 530 pos kesehatan dengan dukungan tenaga medis dari berbagai daerah di Indonesia.
“Khusus di Aceh Tamiang, meskipun belum sepenuhnya optimal akibat kerusakan infrastruktur yang cukup parah, layanan rumah sakit daerah telah kembali beroperasi. Alhamdulillah, dengan kolaborasi berbagai pihak, wabah kolera dapat dicegah. Saat ini fokus penanganan diarahkan pada penyakit kulit, ISPA, dan layanan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pengungsi,” ujar M. Nasir.
Pada sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar mulai kembali berjalan sejak 5 Januari 2026. Pemerintah Aceh mengerahkan relawan aparatur sipil negara (ASN) untuk membersihkan sekolah-sekolah dari sisa material banjir, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, dengan penyesuaian terhadap kondisi fasilitas pendidikan masing-masing.
M. Nasir juga mencatat tingginya solidaritas nasional melalui bantuan yang disalurkan langsung oleh lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah provinsi lain ke wilayah-wilayah terdampak, termasuk daerah yang sebelumnya terisolasi.
Saat ini, Pemerintah Aceh memfokuskan upaya pemulihan pada sektor infrastruktur dan ekonomi dengan target memulihkan konektivitas desa-desa terisolasi sebelum memasuki bulan Ramadan.
“Sebanyak 150 organisasi masyarakat sipil dan 96 pelaku dunia usaha saat ini bergabung bersama Pemerintah Aceh untuk mempercepat proses pemulihan,” kata M. Nasir.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Aceh Jufri Effendi, Sekretaris Kwarda Gerakan Pramuka Aceh Darmawan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh Fadmi Ridwan, serta Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Lampung Rifki Sofyan bersama rombongan.
