Sekda Aceh Besar dorong sinergi keuchik dan penguatan branding wisata dalam penyusunan RKPD 2027.
Kota Jantho – Musrenbang Pulo Aceh dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Besar, Bahrul Jamil, di Aula UDKP Kecamatan Pulo Aceh, Rabu (11/02/2026).
Kegiatan Musrenbang Pulo Aceh tersebut dihadiri Kepala Bappeda Aceh Besar Agus Husni, SP, unsur Forkopimcam, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), para keuchik dan tuha peut, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan perempuan dari seluruh gampong di Kecamatan Pulo Aceh.
Dalam arahannya, Bahrul Jamil menekankan pentingnya kekompakan dan sinergi antar-keuchik sebagai fondasi pembangunan wilayah kepulauan tersebut. Ia menegaskan, pembangunan Pulo Aceh tidak dapat berjalan optimal tanpa kolaborasi yang kuat di tingkat gampong.
“Membangun Pulo Aceh ini seluruh keuchik harus kompak dan bersinergi. Jika kebersamaan terjalin dengan baik, Pulo Aceh akan terus berkembang secara berkelanjutan,” ujarnya.
Selain penguatan tata kelola pemerintahan, Sekda juga mendorong optimalisasi potensi daerah, khususnya di sektor pariwisata. Menurutnya, Pulo Aceh memiliki daya tarik alam yang kompetitif, seperti pantai yang masih bersih dan keberadaan Mercusuar Willem’s Toren yang langka serta hanya terdapat tiga di dunia.
“Potensi ini menjadi nilai jual yang sangat kuat. Jika dimaksimalkan dengan strategi branding wisata yang tepat, Pulo Aceh akan semakin dikenal dan mampu menarik kunjungan wisatawan,” kata Bahrul.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah kabupaten. Dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, partisipasi aktif masyarakat dan dukungan lintas sektor menjadi kunci percepatan pembangunan.
“Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Karena itu, peran serta masyarakat sangat menentukan keberhasilannya,” tegasnya.
Sekda juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai indikator utama kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ia meminta seluruh aparatur untuk terus memperbaiki kinerja dan responsivitas terhadap kebutuhan warga.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Besar, Agus Husni, menjelaskan bahwa Musrenbang Pulo Aceh merupakan amanat regulasi yang wajib dilaksanakan dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi ruang penyelarasan antara kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah.
“Seluruh usulan akan dikaji berdasarkan skala prioritas. Program yang paling mendesak dan berdampak langsung terhadap masyarakat akan menjadi perhatian utama dalam RKPD 2027,” jelasnya.
Camat Pulo Aceh, Jamaluddin, SE, berharap agar berbagai usulan strategis yang disampaikan dalam forum tersebut dapat diakomodasi dalam program kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2027.
“Kami berharap usulan dari masyarakat Pulo Aceh benar-benar menjadi prioritas, karena banyak kebutuhan yang mendesak dan menyentuh langsung kesejahteraan warga,” ungkapnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk aktif dan selektif dalam menyampaikan aspirasi, sehingga program yang dirumuskan melalui Musrenbang Pulo Aceh benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui forum perencanaan ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif, terarah, dan berkelanjutan di wilayah kepulauan tersebut.
