Dana APBN disalurkan ke 52 kabupaten dan tiga provinsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk percepatan penanganan banjir dan longsor.
Jakarta — Pemerintah pusat menyalurkan bantuan keuangan untuk penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Melalui Kementerian Keuangan, dana bantuan telah ditransfer kepada 52 kabupaten serta tiga pemerintah provinsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, masing-masing dari 52 kabupaten terdampak menerima alokasi dana sebesar Rp 4 miliar. Dengan skema tersebut, total dana yang disalurkan pemerintah pusat mencapai Rp 208 miliar.
“Kemarin alokasi bantuan untuk pemerintah daerah telah disampaikan kepada 52 kabupaten, masing-masing Rp 4 miliar, serta tiga provinsi. Dana tersebut sudah disalurkan dari APBN,” ujar Suahasil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (17/12/2025).
Suahasil menjelaskan, penyaluran bantuan bencana Sumatra ini dilakukan sebagai bagian dari respons cepat pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas daerah dalam penanganan darurat dan pemulihan awal pascabencana. Dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak, termasuk penanganan korban, perbaikan fasilitas darurat, serta dukungan logistik.
Selain bantuan yang telah ditransfer, Kementerian Keuangan juga menyiapkan mekanisme tambahan berupa transfer ke daerah tanpa syarat salur (unconditional transfer) bagi wilayah terdampak bencana. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban pemerintah daerah yang tengah menghadapi tekanan fiskal akibat bencana.
“Kami memahami pemerintah daerah sedang dalam kondisi sulit. Karena itu, syarat penyaluran akan kami sederhanakan agar lebih praktis dan otomatis,” kata Suahasil.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan penyaluran dana operasional dan dana taktis sebesar Rp 20 miliar untuk mendukung penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra. Dana tersebut ditujukan untuk mempercepat langkah-langkah darurat di lapangan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap kepala daerah yang wilayahnya terdampak langsung bencana menerima tambahan dana operasional sebesar Rp 4 miliar di luar anggaran pemulihan reguler.
“Semua bupati dan wali kota yang terdampak langsung saya kirim Rp 4 miliar. Dana ini sudah diterima di luar anggaran pemulihan,” ujar Presiden dalam Sidang Kabinet, Senin (15/12/2025).
Menurut Prabowo, kecepatan penyaluran menjadi kunci agar pemerintah daerah dapat segera bergerak. “Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di kabupaten,” tegasnya.
Pemerintah berharap bantuan bencana Sumatra ini dapat memperkuat respons darurat, menjaga stabilitas layanan publik, serta mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah terdampak.
