SAPA menilai pemadaman listrik yang terus berulang merugikan masyarakat Aceh dan mendesak pemerintah serta PLN melakukan perbaikan menyeluruh.
Banda Aceh – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) kembali menyoroti persoalan pemadaman listrik yang terus berulang di berbagai kabupaten/kota di Aceh sepanjang tahun 2025. Pemadaman yang terjadi hampir setiap pekan dinilai semakin meresahkan masyarakat, mengganggu aktivitas pelaku usaha, dan berdampak pada layanan publik yang sangat bergantung pada pasokan listrik stabil.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, mengatakan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat Aceh yang seharusnya dipastikan berjalan baik oleh pemerintah dan PLN. Menurutnya, frekuensi pemadaman yang tinggi menunjukkan lemahnya jaminan layanan dasar yang seharusnya diberikan negara.
“Ini persoalan serius. Tahun ini Aceh berulang kali mengalami mati lampu, hampir di seluruh kabupaten/kota. Masyarakat dirugikan, usaha terganggu, dan pelayanan publik ikut lumpuh. Listrik itu kebutuhan dasar, dan negara wajib memberi layanan terbaik untuk rakyat Aceh,” ujar Fauzan, Minggu (16/11/2025).
Ia menilai situasi ini ironis, mengingat Aceh memiliki kontribusi besar dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia dan semestinya mendapatkan perhatian lebih dalam pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk infrastruktur energi. Menurut Fauzan, pemadaman listrik yang berulang tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan negara.
“Aceh punya sejarah besar dalam membantu berdirinya NKRI. Wajar jika Aceh diperlakukan secara istimewa. Namun kenyataannya, hingga kini kebutuhan dasar seperti listrik pun masih sering bermasalah,” ujarnya.
SAPA mendesak Pemerintah Aceh agar tidak bersikap pasif atas kondisi tersebut. Fauzan menilai pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas dan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat serta PLN untuk memastikan adanya perbaikan menyeluruh.
“Pemerintah Aceh harus bertindak. Harus ada tuntutan jelas kepada PLN dan pemerintah pusat untuk memperbaiki kondisi ini. Aceh berhak mendapatkan listrik yang stabil dan berkualitas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembenahan sistem kelistrikan di Aceh perlu menjadi prioritas, meliputi perbaikan jaringan, penambahan kapasitas pembangkit, modernisasi sarana pendukung, serta peningkatan tata kelola operasional PLN di tingkat daerah.
“Ke depan tidak boleh lagi ada cerita mati lampu di Aceh. Ini menyangkut pelayanan publik dan masa depan pembangunan. Kalau listrik saja tidak stabil, Aceh akan terus tertinggal,” tutup Fauzan.
