Wacana pelibatan kantin sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis dinilai dapat memperluas jangkauan program sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Aceh Barat — Wacana melibatkan kantin sekolah dalam skema Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai dapat memperluas jangkauan sekaligus memperkuat keberlanjutan program pemerintah tersebut.
Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Johan Pahlawan, Aceh Barat, Suvie Hendra, mengatakan keterlibatan kantin sekolah bukan semata-mata menambah unsur baru dalam pelaksanaan MBG. Menurut dia, langkah tersebut dapat menjadi momentum untuk menyempurnakan tata kelola program sekaligus memberdayakan perekonomian di lingkungan sekolah.
Suvie mengatakan, arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ketercukupan gizi bagi anak-anak Indonesia membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai unsur. Dalam konteks itu, SPPG dan kantin sekolah dinilai dapat berjalan berdampingan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik.
“Program MBG adalah program skala nasional yang membutuhkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Integrasi kantin sekolah ke dalam rantai pasok MBG justru menjadi solusi konkret untuk memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, sekaligus menggerakkan UMKM kuliner di sekitar sekolah,” ujar Suvie dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Pengawasan dan Standardisasi
Suvie menambahkan, keterlibatan kantin sekolah harus disertai mekanisme pengawasan yang ketat, terutama terkait kebersihan, keamanan pangan, dan pemenuhan standar gizi.
Menurut dia, SPPG siap berperan dalam pengawasan sekaligus memberikan pembinaan teknis kepada kantin yang nantinya terlibat dalam pelaksanaan program. Setiap kantin, kata Suvie, harus memenuhi standardisasi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menyebut setidaknya terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat sebelum skema tersebut diterapkan.
Pertama, standardisasi dan sertifikasi gizi melalui pelatihan kebersihan serta penyusunan menu bergizi dan seimbang bagi pengelola kantin.
Kedua, pengawasan mutu secara bersama. SPPG dapat menempatkan petugas pengendalian mutu atau quality control untuk memantau proses mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian makanan.
Ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal. Bahan baku diharapkan tetap dapat diserap dari petani, peternak, dan pedagang pasar setempat sehingga pelaksanaan MBG turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Dengan regulasi yang jelas dan pendampingan berkelanjutan dari SPPG, wacana ini akan menjadi akselerator kesuksesan MBG. Kita ingin memastikan visi Presiden Prabowo dalam mencetak generasi emas tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga membawa keberkahan ekonomi bagi warga masyarakat, sekolah, dan sekitarnya,” kata Suvie.
