Aceh kembali diuji. Wali Nanggroe pastikan bantuan dunia masuk dan pemulihan tak abaikan hutan.
Kuala Simpang — Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh bantuan bencana dapat masuk ke Aceh tanpa hambatan. Ia menekankan bahwa pemulihan pascabencana Aceh harus berjalan beriringan dengan restorasi ekosistem hutan dan perlindungan satwa liar secara ketat.
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Nanggroe saat penyerahan 15 ton bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Aceh Tamiang dan Ketua DPRK Aceh Tamiang, serta disaksikan Wakil Gubernur Aceh, di halaman Kantor Bupati Aceh Tamiang, Minggu (21/12/2025).
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyampaikan bahwa bantuan logistik tersebut merupakan hasil penggalangan dari berbagai pihak, antara lain Sekretariat Wali Nanggroe, Majelis Syura Wali Nanggroe, komunitas Hakka Aceh, serta pimpinan Rumah Sakit Putri Bidadari. Total bantuan yang terkumpul mencapai 15 ton dan difokuskan untuk kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Kegiatan penyerahan bantuan itu turut dihadiri Staf Khusus Wali Nanggroe, Dr. Muhammad Raviq, serta Khatibul Wali, Abdullah Hasbullah.
Dalam sambutannya, Wali Nanggroe menegaskan bahwa ia akan terus membuka ruang dan mencari solusi agar bantuan kemanusiaan, termasuk dari luar negeri, dapat segera masuk untuk mempercepat pemulihan pascabencana Aceh.
“Dengan bencana ini, kita orang Aceh harus bersabar dan kuat. Kita harus membangun negeri kita sendiri. Saya tidak akan tinggal diam. Banyak negara ingin membantu, tetapi belum sepenuhnya bisa masuk. Saya akan terus mencari jalan agar semua bantuan itu dapat masuk,” ujar Malik Mahmud.
Ia menyebut bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh sebagai “tsunami kedua”, sebuah peringatan ekologis atas kerusakan hutan dan lemahnya tata kelola lingkungan. Menurutnya, bencana kali ini berbeda dari tsunami 2004, karena membawa material kayu dan lumpur dari kawasan daratan dan hulu sungai.
“Tsunami pertama air laut naik dan tidak membawa material. Tsunami kedua, air turun dari daratan dan membawa kayu-kayu. Ini pelajaran besar bagi kita semua. Hutan jangan ditebang, dan jangan terlalu banyak menanam sawit,” katanya.
Wali Nanggroe menegaskan bahwa hutan Aceh bukan hanya persoalan lokal, melainkan penyangga kehidupan, iklim, dan keanekaragaman hayati yang kepentingannya bersifat lintas generasi. Karena itu, ia menilai pemulihan pascabencana Aceh tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata.
Menurut dia, langkah strategis yang harus ditempuh mencakup rehabilitasi hutan di wilayah hulu dan daerah aliran sungai (DAS), perlindungan hukum terhadap hutan alam yang tersisa, pemulihan koridor satwa liar untuk mencegah fragmentasi habitat, perlindungan spesies endemik dan terancam punah, serta penegakan hukum lingkungan yang konsisten dan transparan.
“Aceh bisa maju tanpa menghancurkan hutannya. Investasi industri hijau dan pembangunan berkelanjutan adalah masa depan Aceh,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu bersama Pemerintah Aceh dalam menghadapi dampak bencana, baik dari sisi kemanusiaan maupun lingkungan. Menurutnya, solidaritas sosial menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan pascabencana Aceh.
“Kita harus berdiri bersama, saling membantu dan saling mendoakan, agar para pemimpin kita dikuatkan dalam memimpin Aceh keluar dari ujian ini,” ujarnya.
Selain itu, Wali Nanggroe menegaskan akan mengawal komitmen Pemerintah Pusat terkait pemulihan pascabencana, termasuk janji Presiden Republik Indonesia untuk membangun kembali rumah warga, jalan, serta fasilitas umum yang rusak. Ia menekankan bahwa seluruh proses rekonstruksi harus dilakukan secara tangguh bencana, ramah lingkungan, dan berpihak pada masa depan Aceh.
