Banda Aceh – Mualem Center Kota Banda Aceh meminta Menteri Pertanian (Mentan) menyampaikan informasi terkait dukungan pemulihan sektor pertanian Aceh secara utuh, objektif, transparan, dan berbasis data.
Juru Bicara Mualem Center Kota Banda Aceh, Fakhrurrazi Zulkifli, menegaskan angka Rp2,5 triliun yang disebut dalam konteks dukungan pemulihan pertanian Aceh bukan merupakan dana tunai yang ditransfer langsung ke kas Pemerintah Aceh.
Menurut Fakhrurrazi, berdasarkan klarifikasi Pemerintah Aceh, sekitar Rp2 triliun berada pada satuan kerja (Satker) pusat dan balai Kementerian Pertanian untuk berbagai program, termasuk bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta benih.
Sementara itu, sekitar Rp515 miliar berada pada Satker daerah. Anggaran tersebut terdiri dari Rp9,7 miliar untuk Satker Provinsi Aceh dan Rp505,3 miliar untuk pemerintah kabupaten/kota.
“Anggaran tersebut berada dalam mekanisme Satker melalui KPPN dan bukan uang tunai Rp515 miliar yang masuk ke kas Pemerintah Aceh,” kata Fakhrurrazi dalam keterangannya, Sabtu (9/8/2026).
Dia menilai penting bagi publik mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai sumber anggaran, mekanisme penyaluran, kewenangan pelaksana, hingga progres program yang dijalankan.
“Karena itu, jangan sampai angka Rp2,5 triliun dipersepsikan sebagai uang yang diterima dan dikelola langsung oleh Gubernur Aceh. Itu tidak sesuai dengan mekanisme anggaran yang sebenarnya,” tegasnya.
Fakhrurrazi mengatakan persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan data, termasuk sumber anggaran, mekanisme penyaluran, kewenangan pelaksana, progres kegiatan, serta hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi penting mengingat Aceh masih menghadapi dampak bencana yang cukup besar terhadap sektor pertanian.
Data Pemerintah Aceh mencatat sekitar 57.485 hektare sawah terdampak, dengan sekitar 40.852 hektare di antaranya sedang dalam proses optimalisasi dan rehabilitasi.
“Mentan sebagai pejabat negara tentu harus berbicara berdasarkan data yang lengkap. Kalau menyebut angka Rp2,5 triliun, publik juga berhak mengetahui secara jelas: berapa yang masuk ke kas daerah, berapa yang berada di Satker Kementan, berapa dalam bentuk program dan barang, siapa pelaksananya, serta bagaimana progresnya,” ujarnya.
Mualem Pilih Fokus Pemulihan
Mualem Center Kota Banda Aceh juga menegaskan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memilih tetap fokus bekerja di tengah polemik mengenai anggaran pemulihan pertanian tersebut.
Fakhrurrazi mengatakan prioritas pemerintah daerah saat ini adalah memastikan proses pemulihan berjalan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, serta memastikan kebutuhan masyarakat dan petani segera tertangani.
“Bagi Mualem, kerja nyata dan hasil di lapangan jauh lebih penting daripada memperpanjang polemik. Masyarakat Aceh membutuhkan sawah yang kembali produktif dan ekonomi yang segera pulih,” katanya.
Mualem Center juga menyatakan masyarakat Aceh tetap menghormati pemerintah pusat dan mendukung setiap program yang memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh.
Namun, menurut Fakhrurrazi, dukungan maupun kritik harus dibangun berdasarkan data yang benar dan tidak menimbulkan persepsi yang dapat merugikan pihak tertentu.
“Rakyat Aceh menghormati pemerintah pusat dan mendukung setiap program yang memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh. Namun, dukungan dan kritik harus dibangun di atas data yang benar, bukan persepsi yang dapat merugikan pihak tertentu,” pungkasnya.
