Pemerintah Aceh menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat hingga 22 Januari 2026 dan memfokuskan pemulihan pada enam klaster utama.
Banda Aceh – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi melalui langkah-langkah strategis yang terukur. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, saat menerima audiensi Forum Solidaritas Aceh di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Pemerintah Aceh, Jumat (9/1/2026).
Dalam pertemuan itu, Sekda menyampaikan bahwa Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) secara resmi memperpanjang status tanggap darurat mulai 9 hingga 22 Januari 2026. Perpanjangan dilakukan untuk memastikan seluruh proses penanganan bencana dan pemulihan masyarakat terdampak dapat berjalan lebih optimal dan terkoordinasi.
Menurut M. Nasir, pemerintah saat ini sedang menyusun Quick Win selama 14 hari ke depan serta program lanjutan untuk 30 hari berikutnya sebagai kerangka kerja percepatan penanganan pascabencana.
“Perpanjangan masa tanggap darurat diperlukan agar seluruh proses pemulihan dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan menjangkau seluruh wilayah yang terdampak bencana,” ujar M. Nasir.
Fokus pemulihan pada enam klaster utama
Pemerintah Aceh menetapkan fokus pemulihan pada enam klaster utama, yaitu:
- pencarian dan pertolongan
- logistik
- pengungsian dan perlindungan
- kesehatan
- pendidikan
- pemulihan wilayah
Pendekatan klaster dianggap penting agar seluruh kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terpenuhi secara menyeluruh.
Pada klaster logistik, pemerintah melakukan inovasi distribusi bantuan untuk wilayah pedalaman dan daerah yang terisolasi. Selain menggunakan air drop, pemerintah juga melibatkan komunitas relawan motor trail dan off-road guna menjangkau lokasi yang tidak bisa ditembus kendaraan biasa.
Untuk klaster pengungsian, fokus diarahkan pada penyediaan hunian jangka panjang. Pemerintah Pusat telah menyatakan komitmennya untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak. Sekda menegaskan, Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota akan mengawal proses ini sampai selesai.
Layanan kesehatan dan pendidikan dipercepat
Di sektor kesehatan, mayoritas rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak sudah kembali beroperasi. Layanan ini diperkuat dukungan tenaga kesehatan dan dokter dari berbagai daerah di Indonesia.
Sementara itu, sektor pendidikan menjadi perhatian serius akibat banyaknya fasilitas sekolah yang rusak. Pemerintah Aceh telah melakukan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa, mulai dari seragam, buku, hingga perlengkapan sekolah lainnya.
“Kami juga telah mengerahkan 4.000 ASN ke Aceh Tamiang untuk membersihkan sekolah dan dayah agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan optimal,” kata M. Nasir.
Penyusunan R3P dipercepat
Sebagai langkah jangka menengah, Pemerintah Aceh memprioritaskan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen ini menjadi acuan utama dalam pembangunan kembali infrastruktur serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah terdampak banjir dan longsor.
Menurut Nasir, penyusunan R3P juga bertujuan meminimalkan risiko bencana di masa mendatang, terutama melalui normalisasi sungai dan pembersihan lingkungan pascabencana.
“Penyusunan R3P ini sangat krusial. Kita tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi mengembalikan kapasitas tampung air sungai agar risiko banjir dapat dikurangi,” ujarnya.
Forum Solidaritas Aceh siap kolaborasi
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Forum Solidaritas Aceh, Delsi Roni, menyatakan komitmen organisasinya untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah. Forum ini terdiri atas berbagai unsur, mulai dari NGO, akademisi, hingga lembaga pemerhati perempuan.
“Kami ingin memastikan kolaborasi yang kuat dalam aspek-aspek yang bisa kami bantu untuk mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana,” kata Delsi Roni.
Dengan strategi terukur, kolaborasi multipihak, serta percepatan penyusunan R3P, Pemerintah Aceh menargetkan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berpihak kepada masyarakat terdampak.
