Penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus dipercepat, dengan distribusi bantuan dan perbaikan infrastruktur krusial.
Banda Aceh — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memutakhirkan data penanganan banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Hingga Rabu (17/12/2025) pukul 14.00 WIB, BNPB mencatat optimalisasi distribusi logistik telah dilakukan melalui 12 sorti pengiriman menggunakan jalur udara dan darat.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB Abdul Muhari mengatakan, khusus di Provinsi Aceh, distribusi logistik yang diberangkatkan dari Lanud Iskandar Muda telah mencapai 20,6 ton, termasuk pengiriman melalui dua truk darat dengan muatan masing-masing satu ton.
“Distribusi logistik terus kami optimalkan agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir dan longsor dapat segera terpenuhi,” ujar Abdul Muhari.
Selain distribusi bantuan, BNPB juga melaporkan perkembangan signifikan pada sektor infrastruktur. Jembatan Bailey yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah di atas Sungai Teupin Mane telah dinyatakan fungsional dan kini dapat dilalui masyarakat.
Sementara itu, Jembatan Teupin Reudeup (Awe Geutah) pada jalur alternatif Bireuen–Lhokseumawe telah mencapai progres 98 persen dan ditargetkan rampung serta dapat difungsikan pada 18 Desember 2025. Jembatan ini dinilai strategis untuk memperlancar mobilitas orang dan barang, termasuk mendukung pengiriman alat berat ke wilayah terdampak di Aceh Tengah.
Adapun Jembatan Kutablang di jalur utama Bireuen–Lhokseumawe saat ini telah mencapai progres 50,9 persen dan pengerjaannya terus dipercepat guna memulihkan akses transportasi utama.
Dalam rangka mendukung pemulihan jangka menengah dan panjang, BNPB juga mengintensifkan pendataan masyarakat terdampak secara by name by address, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang. Pendataan tersebut menjadi dasar perhitungan kebutuhan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir dan longsor.
Di Kabupaten Pidie, pembangunan 12 unit huntara telah dimulai dengan menggunakan dana biaya tak terduga daerah. Huntara tersebut dibangun di Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse, dan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak bencana.
Untuk mempercepat proses pemulihan, BNPB bersama instansi terkait juga mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC). Sebanyak dua pesawat dikerahkan di wilayah Aceh untuk mengurangi intensitas curah hujan yang berpotensi menghambat pembukaan akses jalan dan perbaikan infrastruktur.
“Selama periode 7 hingga 17 Desember, operasi modifikasi cuaca telah dilakukan dengan total bahan semai mencapai 31 ton,” kata Abdul Muhari.
BNPB memastikan seluruh upaya pencarian dan pertolongan, distribusi logistik, pemulihan akses darat dan komunikasi, serta pemenuhan kebutuhan energi dan bahan bakar minyak (BBM) akan terus dilakukan secara terkoordinasi hingga kondisi di wilayah terdampak banjir dan longsor benar-benar pulih.
Korban Meninggal Dunia Capai 1.059 Jiwa
Abdul Muhari mengungkapkan, hingga Rabu (17/12/2025) pukul 14.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di tiga provinsi tercatat mencapai 1.059 jiwa, bertambah enam orang dibandingkan sehari sebelumnya yang berjumlah 1.053 jiwa.
“Penambahan korban berasal dari dua wilayah, yakni dua korban di Aceh Utara dan empat korban di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara,” ujarnya.
Sementara itu, jumlah korban hilang mengalami penurunan dari sebelumnya 200 jiwa menjadi 192 jiwa. Jumlah pengungsi juga berkurang signifikan, dari 606.040 jiwa menjadi 588.226 jiwa, atau turun sekitar 17.814 jiwa.
BNPB mencatat hingga saat ini masih terdapat 26 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang berstatus tanggap darurat. Di Sumatra Barat, dua daerah, yakni Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat, memperpanjang masa tanggap darurat menyusul terjadinya banjir susulan dalam beberapa hari terakhir.
BNPB menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan darurat serta pemulihan pascabencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
