Wakil Ketua Komisi III DPRA menilai kelangkaan dan mahalnya LPG 3 kilogram membebani masyarakat di sejumlah daerah Aceh.
Banda Aceh — Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Armiyadi, SP, menyoroti masih terjadinya kelangkaan gas elpiji subsidi ukuran 3 kilogram serta tingginya harga jual di sejumlah wilayah Aceh. Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada gas bersubsidi.
Armiyadi menyebut, persoalan kelangkaan dan mahalnya LPG 3 kg masih banyak ditemukan di beberapa daerah, seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, hingga Kabupaten Aceh Tengah. Di wilayah-wilayah tersebut, masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas elpiji subsidi dengan harga sesuai ketentuan.
“Di lapangan, harga gas tabung melon dijual mulai dari Rp25 ribu hingga Rp35 ribu per tabung. Angka ini jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Armiyadi kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat kecil. Menurutnya, kelangkaan LPG 3 kg berpotensi mengganggu aktivitas rumah tangga dan usaha mikro yang mengandalkan gas bersubsidi sebagai kebutuhan pokok.
Armiyadi menekankan bahwa PT Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab atas distribusi LPG bersubsidi harus meningkatkan pengawasan terhadap distributor dan agen di daerah. Lemahnya pengawasan, kata dia, dapat membuka celah terjadinya penyelewengan distribusi yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
“Pertamina harus memastikan penyaluran LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran dan sesuai kuota. Jangan sampai ada permainan di tingkat distributor maupun agen, sehingga rakyat kecil yang menjadi korban,” tegasnya.
Selain mendorong peran aktif Pertamina, Armiyadi memastikan DPRA, khususnya Komisi III, akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana turun langsung ke daerah-daerah yang dilaporkan mengalami kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji subsidi.
“Kami di Komisi III DPRA tidak akan tinggal diam. Pengawasan langsung ke lapangan akan kami lakukan agar distribusi LPG 3 kg berjalan sesuai aturan dan masyarakat tidak terus dirugikan,” katanya.
Armiyadi berharap, melalui pengawasan yang lebih ketat serta sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan DPR Aceh, persoalan kelangkaan dan mahalnya LPG 3 kg dapat segera diatasi. Ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama agar kesejahteraan rakyat tetap terjaga.
“Harapannya, gas elpiji subsidi benar-benar bisa diakses masyarakat yang berhak, dengan harga yang wajar dan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
