Pemerintah Aceh mengajak perusahaan mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang berdampak luas di 18 kabupaten/kota.
Banda Aceh — Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah (Sekda) menggelar rapat koordinasi bersama puluhan badan usaha guna memperkuat dukungan pada tanggap darurat bencana Aceh serta tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Senin (12/1). Pertemuan berlangsung di Posko Tanggap Darurat Pemerintah Aceh, yang berlokasi di Kantor Gubernur Aceh, dan dihadiri para asisten Sekda beserta sejumlah kepala SKPA terkait.
Sebanyak 95 badan usaha diundang untuk mengikuti rapat tersebut. Sejumlah perusahaan besar hadir, di antaranya PT Medco, PT Mifa, Pegadaian, serta sejumlah pelaku usaha lainnya yang selama ini memiliki kegiatan usaha di Aceh. Kehadiran dunia usaha dinilai strategis sebagai mitra pemerintah dalam mempercepat penanganan bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Dalam sambutannya, Sekda Aceh memaparkan perkembangan terkini bencana hidrometeorologi yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Ia menjelaskan bahwa bencana tersebut telah berdampak luas pada 18 kabupaten/kota, lebih dari 200 kecamatan, dan lebih dari 3.000 gampong di seluruh Aceh. Tidak hanya infrastruktur publik yang mengalami kerusakan, tetapi juga permukiman warga, fasilitas pendidikan, hingga lahan-lahan produktif masyarakat.
Sekda menegaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan langkah-langkah penanganan darurat, mulai dari evakuasi warga, penyaluran bantuan logistik, pelayanan kesehatan, hingga perbaikan akses transportasi ke wilayah terdampak. Namun, ia menilai, dukungan dari dunia usaha menjadi sangat penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjalankan program tanggap darurat bencana Aceh secara lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.
“Kami mengajak dunia usaha untuk bersama-sama pemerintah terlibat dalam proses tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana hidrometeorologi ini,” ujar Sekda dalam arahannya. Ia menyebut, kontribusi dunia usaha dapat diwujudkan melalui bantuan logistik, dukungan peralatan, pendampingan pemulihan ekonomi masyarakat, hingga fasilitasi pembangunan hunian sementara maupun tetap bagi warga yang kehilangan rumah.
Selain mengajak partisipasi aktif, Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada badan usaha yang sejak hari-hari awal bencana telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan. Menurutnya, sejumlah perusahaan telah bergerak memberikan dukungan logistik, layanan kesehatan, dan bantuan tanggap darurat lainnya langsung ke wilayah terdampak bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga kemanusiaan.
Ia berharap, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan elemen masyarakat dapat terus diperkuat sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah Aceh, lanjutnya, berkomitmen memastikan setiap bantuan yang diterima akan dikelola secara akuntabel demi kepentingan publik, terutama masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian dan wilayah paling terdampak.
Dengan adanya pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh menargetkan terbentuknya skema kolaborasi yang lebih sistematis antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong percepatan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah juga membuka ruang komunikasi berkelanjutan agar badan usaha dapat menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan prioritas di lapangan.
Rapat ditutup dengan sesi diskusi antara perwakilan badan usaha dan jajaran Pemerintah Aceh mengenai mekanisme penyaluran bantuan, koordinasi data wilayah terdampak, serta langkah lanjutan dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah dan panjang.
