Muzakir Manaf memaparkan capaian pembangunan, realisasi anggaran, serta indikator ekonomi dalam rapat paripurna DPRA.
Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 di Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (6/4/2026).
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 serta penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam penyampaiannya, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran. Dokumen tersebut juga menjadi dasar evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan.
Menurut Mualem, capaian pembangunan Aceh sepanjang 2025 merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak, termasuk dukungan DPRA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta partisipasi masyarakat.
“Pembangunan adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan sinergi dan pengawasan bersama,” ujarnya.
Dari sisi keuangan daerah, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Mualem juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025. Persentase penduduk miskin tercatat menurun dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meski masih berpotensi terdampak oleh bencana. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka turut menurun dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Ia menambahkan, berbagai program strategis telah dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian beasiswa kepada puluhan ribu siswa, serta pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta jiwa masyarakat Aceh.
Di sektor ekonomi, Pemerintah Aceh juga mencatat realisasi investasi lebih dari Rp9 triliun serta peningkatan aktivitas ekspor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Mualem menegaskan bahwa seluruh program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan publik, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.
“Seluruh program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” kata Mualem.
Ia juga mendorong seluruh pihak, khususnya DPRA, untuk terus memperkuat sinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan.
