Pemerintah Aceh dan SKK Migas sepakat membahas revisi PoD Blok Andaman agar pengolahan gas dilakukan di KEK Arun demi meningkatkan investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi Aceh.
Banda Aceh – Pemerintah Aceh mendorong perubahan skema pengembangan Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman) agar proses pengolahan gas dan kondensat dilakukan di daratan Aceh. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proyek strategis migas itu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah, masyarakat, dan industri lokal.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dengan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (10/6/2026) malam. Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyepakati penyampaian revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo yang saat ini tengah dikembangkan oleh Mubadala Energy.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, mengatakan Kepala SKK Migas menyatakan kesiapan untuk mengakomodasi sejumlah usulan revisi yang akan diajukan Pemerintah Aceh.
“Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kita sampaikan,” kata Nurlis di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Nurlis, Gubernur Mualem pada prinsipnya mendukung investasi migas di Blok Andaman dan tidak menolak proyek yang sedang dijalankan Mubadala Energy. Namun, terdapat sejumlah aspek dalam PoD yang dinilai perlu disempurnakan agar tidak merugikan Aceh dalam jangka panjang.
“Pemerintah Aceh mendukung pengembangan Blok Andaman. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar manfaat ekonomi dan industri yang dihasilkan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Aceh,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mualem didampingi Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun, Staf Khusus Gubernur Teuku Irsyadi, Tenaga Ahli Sekda Aceh Bidang Migas Akhyar ST MT, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.
Dorong Pengolahan Gas di Darat
Berdasarkan PoD yang telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama SKK Migas pada Maret 2026, produksi gas dan kondensat dari Lapangan Tengkulo akan diproses terlebih dahulu melalui fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) yang ditempatkan di wilayah South Andaman.
Setelah diproses di FPSO, gas kemudian disalurkan melalui pipa bawah laut menuju Onshore Receiving Facility (ORF) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Saat ini, Mubadala Energy juga tengah mempersiapkan proses tender pengadaan FPSO berkapasitas besar untuk mempercepat komersialisasi cadangan gas laut dalam di South Andaman.
Namun, Pemerintah Aceh mengusulkan skema berbeda. Gubernur Mualem menginginkan gas dan kondensat dialirkan langsung ke daratan Aceh melalui sistem onshore pipelining dan diproses sepenuhnya di fasilitas darat KEK Arun.
“Gubernur mengusulkan agar gas dan kondensat langsung disalurkan ke darat dan diproses di Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di KEK Arun,” kata Nurlis.
Perkuat Industri dan Serap Tenaga Kerja
Menurut Pemerintah Aceh, skema pengolahan di darat akan memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan pengolahan di fasilitas terapung di tengah laut.
Nurlis menjelaskan, keberadaan fasilitas pengolahan di darat dapat menghidupkan kembali sektor industri pupuk dan petrokimia yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Aceh.
Selain itu, pembangunan fasilitas darat juga diyakini mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah lebih besar karena melibatkan berbagai sektor pendukung, mulai dari konstruksi, logistik, hingga industri turunan migas.
“Pengolahan di darat sangat efektif untuk mengaktifkan industri pupuk dan petrokimia lokal. Fasilitas darat juga mampu menyerap tenaga kerja lokal jauh lebih banyak dibandingkan fasilitas terapung yang berada di lepas pantai,” ujar Nurlis.
Ia menambahkan, model pengolahan darat akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri baru, meningkatkan investasi, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Belajar dari Pengembangan Blok Marsela
Pemerintah Aceh menilai usulan perubahan skema tersebut bukan hal yang mustahil dilakukan. Sebab, model serupa pernah diterapkan pada proyek migas nasional lainnya.
Dalam pertemuan itu, Tenaga Ahli Sekda Aceh Bidang Migas, Akhyar, mencontohkan perubahan skema pengolahan gas di Blok Masela yang berada di Laut Arafura, Maluku.
Menurutnya, proyek tersebut sebelumnya dirancang menggunakan fasilitas pengolahan terapung, namun kemudian dipindahkan ke daratan demi meningkatkan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat sekitar.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto membenarkan bahwa perubahan konsep tersebut pernah dilakukan.
“Sudah kami pindahkan dari laut ke darat,” ujar Djoko dalam pertemuan tersebut.
Jumpa Pers Ditunda Hingga Revisi Disepakati
Nurlis juga mengungkapkan bahwa sebelum pertemuan berlangsung, SKK Migas berencana menggelar konferensi pers terkait perkembangan proyek Blok Andaman dan mengundang Gubernur Aceh sebagai narasumber.
Namun, Mualem memilih menunda kehadirannya dalam agenda tersebut karena menilai proses pembahasan revisi PoD masih berlangsung.
Menurut Nurlis, Gubernur Aceh ingin memastikan terlebih dahulu bahwa proyek Blok Andaman benar-benar memberikan manfaat optimal bagi Aceh sebelum disampaikan secara luas kepada publik.
“Pertimbangan utama Gubernur adalah kenyamanan rakyat Aceh. Beliau ingin memastikan seluruh proses berjalan baik dan menguntungkan daerah,” katanya.
Sesuai hasil pertemuan, Pemerintah Aceh dan SKK Migas sepakat akan menggelar konferensi pers bersama setelah revisi PoD mencapai kesepakatan final.
“Setelah revisi disepakati dan Gubernur menilai proyek Blok Andaman memberikan keuntungan bagi Aceh, barulah informasi tersebut akan disampaikan secara resmi kepada publik,” ujar Nurlis.
