Abdul Mu’ti memastikan rehabilitasi sekolah terdampak banjir dan longsor di Aceh tuntas bertahap hingga 2026 dengan dukungan anggaran nasional.
Banda Aceh — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Aceh untuk meninjau langsung kondisi sekolah terdampak bencana. Kunjungan tersebut mencakup Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, wilayah Dataran Tinggi Gayo, hingga Aceh Tamiang, sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan layanan pendidikan tetap berjalan di tengah situasi pascabencana.
Peninjauan dilakukan pada sekolah-sekolah yang terdampak banjir, banjir bandang, dan longsor. Kehadiran Mendikdasmen di lokasi terdampak menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan anak-anak Aceh tetap terpenuhi, meskipun berada dalam kondisi darurat.
Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk pemulihan satuan pendidikan terdampak bencana di wilayah Sumatra. Khusus di Aceh Utara, rehabilitasi sekolah dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian penuh pada 2026. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, maupun fasilitas sanitasi yang tidak layak.
Berdasarkan data hingga 15 Januari 2026, tercatat sebanyak 171 satuan pendidikan di Aceh telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk revitalisasi sekolah tahap pertama. Rinciannya, sebanyak 93 SMK terdampak dengan 99 data terverifikasi masuk PKS senilai Rp270 miliar. Sementara itu, 20 SLB terdampak dengan 15 terverifikasi dan 13 PKS senilai Rp3,98 miliar, serta 58 SKB/PKBM terdampak dengan tujuh terverifikasi dan dua PKS senilai Rp198 juta. Total nilai PKS yang telah diproses mencapai Rp274,18 miliar.
Pemerintah menegaskan bahwa sekolah dengan kategori rusak berat akan dibangun ulang, bukan sekadar diperbaiki. Rehabilitasi dan revitalisasi satuan pendidikan ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2026, dengan percepatan pelaksanaan agar proses pembelajaran tidak terhambat terlalu lama.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga meresmikan revitalisasi satuan pendidikan yang dipusatkan di SD Negeri 12 Bintang, Aceh Tengah, serta SMA Negeri 1 Baktiya, Aceh Utara. Peresmian ini menjadi penanda komitmen pemerintah dalam memulihkan layanan pendidikan dan memastikan sekolah kembali menjadi ruang belajar yang aman, layak, dan nyaman.
Di SD Negeri 12 Bintang, Mendikdasmen secara simbolis meresmikan revitalisasi 53 satuan pendidikan hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025 di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Program tersebut menyasar sekolah-sekolah terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah Dataran Tinggi Gayo.
Selama proses rehabilitasi berlangsung, pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan melalui penyediaan kelas darurat. Dukungan berupa meja, kursi, serta sarana belajar lainnya diberikan dengan tetap memperhatikan standar keamanan dan kenyamanan siswa.
Tidak hanya meninjau infrastruktur, Mendikdasmen juga mengajar langsung di SMAN 1 Baktiya dan SMPN 22 Takengon. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penguatan semangat, motivasi belajar, serta dukungan moral bagi siswa dan guru di daerah terdampak bencana.
Pemulihan pendidikan, menurut Mendikdasmen, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemulihan psikososial siswa dan guru. Guru didorong berperan aktif sebagai penguat karakter dan penumbuh optimisme siswa dalam menghadapi masa pemulihan.
Dampak nyata revitalisasi dirasakan langsung oleh sekolah penerima program. Kepala SLB Negeri Selinara Angkup, Yusbida, dan Kepala SMA Negeri 1 Timang Gajah, Marhamah, menyampaikan bahwa sebelum revitalisasi, keterbatasan dan kerusakan sarana prasarana sangat menghambat proses pembelajaran. Kini, sekolah memiliki ruang belajar, laboratorium, dan fasilitas pendukung yang lebih layak, aman, dan fungsional.
Marhamah menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Mendikdasmen atas perhatian pemerintah yang dirasakan langsung oleh sekolah. Sementara itu, Yusbida berharap Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dapat terus berlanjut agar semakin banyak sekolah di daerah memperoleh lingkungan belajar yang layak.
Pemulihan pendidikan di Aceh, kata Mendikdasmen, dilakukan melalui sinergi erat antara Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dan Dinas Pendidikan Aceh. Koordinasi lintas sektor tersebut menjadi kunci percepatan rehabilitasi yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan pendidikan Aceh.
