Pelantikan menegaskan keberlanjutan peran BRA dalam memperkuat reintegrasi dan menjaga stabilitas perdamaian Aceh.
Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, resmi melantik Jamaluddin, SH, M.Kn sebagai Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) periode 2025–2030. Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung khidmat di Restoran Pendopo Gubernur Aceh, Senin (24/11).
Pelantikan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 800.1.1.4/1373/2025 yang menetapkan Jamaluddin untuk melanjutkan kepemimpinan pada periode kedua. Penetapan ini sekaligus menandai keberlanjutan program reintegrasi yang menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas perdamaian di Aceh.
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremonial, melainkan momentum penting bagi penguatan peran BRA dalam menjaga keberlanjutan proses perdamaian.
“Saya percaya saudara akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pelantikan ini adalah momentum penting bagi keberlanjutan BRA,” ujar Mualem.
Gubernur Aceh juga mengingatkan bahwa BRA merupakan lembaga strategis yang dibentuk pasca penandatanganan MoU Helsinki 2005, sehingga setiap tugas yang diemban harus dijalankan secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh.
“BRA adalah salah satu badan perdamaian yang dibentuk setelah MoU Helsinki. Kita berharap amanah ini tetap dijaga dengan baik sesuai dengan perintah dari pusat maupun Pemerintah Aceh,” kata Mualem.
Ia berharap BRA mampu menjadi lembaga yang semakin solid dan efektif dalam mengelola program reintegrasi, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan perdamaian, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kohesi sosial di seluruh Aceh.
Menutup sambutannya, Mualem menyampaikan pesan khusus kepada Jamaluddin agar memimpin dengan bijaksana dan adil.
“Harapan kita, semoga saudara Jamaluddin lebih arif dan berkeadilan dalam melaksanakan jabatan,” ujar Mualem.
Acara pelantikan turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh, unsur Forkopimda, para pejabat Pemerintah Aceh, serta perwakilan SKPA terkait.
